KILASJATIM.COM, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Jawa Timur yang menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II di Kantor DPRD Jawa Timur.
Khofifah menilai diterimanya LKPJ tersebut menjadi bukti kuatnya harmonisasi antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong pembangunan Jawa Timur yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Momentum ini menunjukkan sinergi yang sangat baik antara pemerintah provinsi dan DPRD untuk terus membangun Jawa Timur,” kata Khofifah, Rabu, 13/5/2026.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, serta seluruh anggota DPRD Jawa Timur atas berbagai masukan dan rekomendasi yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Menurut dia, seluruh catatan strategis tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah provinsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas program pembangunan ke depan.
“Semua masukan dan catatan kepada Pemprov Jawa Timur tentu akan menjadi perhatian bagi eksekutif untuk berbenah, melakukan koreksi, evaluasi dan perbaikan berbagai program pembangunan yang akan datang,” ujarnya.
Khofifah menegaskan bahwa capaian pembangunan Jawa Timur selama ini tidak terlepas dari kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah provinsi, DPRD, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat.
“Kuncinya itu sinergi. Tidak ada sukses sendirian. Sukses itu karena kita semua bersinergi,” tegasnya.
Meski demikian, Khofifah mengingatkan agar setiap rekomendasi DPRD ditempatkan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan. Ia mencontohkan usulan mengenai bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 3 persen yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Selain itu, ia juga menyoroti persoalan alih fungsi lahan pertanian yang berkaitan dengan status Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan langsung dengan agenda ketahanan pangan nasional.
Khofifah menyebut Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan serta Kementerian ATR/BPN terkait pengendalian alih fungsi lahan.
“Kita sudah komunikasikan dengan Menteri ATR/BPN serta Menko Pangan. Kalau lahan dikonversi dari LP2B atau LSD, harus dilihat dampaknya pada ketahanan pangan nasional,” katanya.
Di sektor pendidikan, Khofifah menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan Jawa Timur berhasil mencapai seluruh indikator pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, khususnya pada jenjang SMA, SMK, dan SLB.
Sementara untuk indikator rata-rata lama sekolah yang masih berkaitan dengan pendidikan dasar dan SMP, menurut dia, hal tersebut menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
“Kalau rata-rata lama sekolah masih setara kelas 3 SMP, kewenangannya ada di kabupaten/kota. Tetapi tentu ini tetap harus menjadi komitmen bersama untuk diselesaikan,” ucapnya.
Pada sektor kesehatan, Khofifah mengungkapkan angka stunting di Jawa Timur kini menjadi yang terendah kedua secara nasional setelah Bali. Selain itu, Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) Jawa Timur juga menempati posisi tertinggi kedua nasional setelah Jawa Tengah.
Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Timur M. Musyafak mengatakan seluruh fraksi DPRD menerima LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dengan sejumlah catatan dan rekomendasi perbaikan.
“Kesimpulan pendapat akhir dari seluruh fraksi adalah menerima LKPJ tahun 2025. Catatan dan rekomendasi yang kami berikan merupakan wujud dukungan penuh DPRD agar langkah strategis pemerintah ke depan semakin sempurna,” pungkasnya.(Den)
