KILASJATIM.COM, Surabaya – Satu kata itu mendadak jadi horor di Pontianak. Bahkan se-Indonesia. Gara-gara sebuah video pendek dari ajang lomba cerdas cermat. Saya menonton videonya berulang kali. Sambil garuk-garuk kepala yang tidak gatal.
Saya membayangkan perasaan sang siswa di atas panggung itu. Sudah lelah belajar tentang empat pilar kebangsaan, menghafal data, eh, mentalnya kena smack down hanya karena masalah pengucapan. Sang juri begitu gigih. Begitu perfeksionis soal cara bicara. Layaknya juri kontes dangdut. Sampai-sampai substansi jawaban si anak tidak ada harganya.
Kita mengenal teori Power Distance Index dari Geert Hofstede. Indonesia ini indeksnya tinggi. Artinya, orang yang punya otoritas—apakah itu guru, juri, atau pejabat—sering merasa berhak “menindas” yang di bawah dengan dalih kedisiplinan. Sang juri di Pontianak itu sedang mempraktikkan itu. Dia merasa sebagai pemilik kebenaran tunggal atas sebuah kata.
Secara sosial, Erving Goffman menyebut fenomena ini sebagai Dramaturgy. Sang juri sedang memainkan peran sebagai “intelektual tinggi” di depan publik. Sialnya, panggungnya salah. Ini lomba tingkat sekolah, bukan sidang doktoral di Sorbonne, Havard, Oxford, atau Cambridge.
Dunia pendidikan kita pun tersentil. Teori Constructivism dari Lev Vygotsky mengajarkan bahwa pendidik (atau juri dalam hal ini) seharusnya menjadi jembatan yang membantu anak naik ke level lebih tinggi. Bukan malah menjadi tembok penghalang yang membuat anak ciut nyali.
Data terbaru menunjukkan, video tersebut telah ditonton jutaan kali di berbagai platform. Sentimen publik hampir semuanya negatif terhadap sang juri. Inilah era literasi digital. Dulu, juri galak hanya diketahui orang di dalam ruangan. Sekarang? Kamera ada di setiap sudut. Algoritma tidak punya rasa ampun.
Menariknya, si juri yang katanya seorang pejabat di Sekretariat Jenderal MPR RI yang menjabat sebagai Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI malah membalas kritik netizen dengan perlawanan di media sosial. Perang Starus WhatsApp.
Pihak penyelenggara di Pontianak akhirnya memang memberikan klarifikasi dan menonaktifkan pembawa acara serta para juri. Tapi nasi sudah jadi bubur. Publik sudah terlanjur melabeli kejadian itu sebagai bentuk arogansi intelektual.
Inilah pelajaran penting bagi kita semua: di zaman sekarang, kompetensi saja tidak cukup. Empati adalah artikulasi yang paling penting. Tanpa empati, sehebat apa pun gelar Anda, publik akan memberikan rapor merah.
Kasihan sang anak. Tapi saya yakin, mentalnya akan lebih kuat setelah ini. Dia belajar satu hal yang tidak ada di buku sekolahnya yakni bagaimana tetap tegak berdiri ketika “artikulasi” dijadikan senjata untuk menjatuhkan, bukan untuk membangun.
Begitulah. Dunia sudah berubah, tapi cara kita menghakimi kadang masih tertinggal di zaman batu. Kuno. (*)
