KILASJATIM.COM, Bondowoso – Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus memperkuat langkah penanganan kemiskinan dengan melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial secara menyeluruh. Upaya ini dilakukan untuk memastikan seluruh bantuan benar-benar diterima masyarakat yang memang berhak.
Sekretaris Daerah Bondowoso, Fathur Rozi, mengatakan angka kemiskinan di Bondowoso hingga tahun 2025 masih tergolong tinggi. Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah, tingkat kemiskinan mencapai 12,2 persen atau sekitar 87 ribu jiwa.
Menurutnya, kelompok masyarakat yang masuk desil 1 hingga 4 menjadi prioritas penerima berbagai program bantuan pemerintah. Bahkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga PBI-JK, cakupan penerima menyasar hingga desil 5.
“Karena itu kami lakukan cek dan ricek untuk memastikan penerima bantuan benar-benar sesuai fakta di lapangan. Kalau memang layak menerima tentu tidak ada masalah, yang penting datanya valid dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menegaskan, langkah tersebut menjadi alasan pemerintah daerah mengundang seluruh pihak terkait, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), agar proses sinkronisasi data berjalan transparan dan akurat. Menurutnya, penanganan kemiskinan tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah, melainkan membutuhkan sinergi lintas sektor.
“Kita ingin semuanya terlibat, semuanya berkontribusi. Semangatnya adalah kolaborasi untuk memastikan data di DTSEN benar-benar valid,” katanya.
Fathur Rozi menjelaskan, ukuran kemiskinan sejatinya tidak hanya dilihat dari kondisi geografis suatu wilayah, tetapi terutama dari tingkat pendapatan masyarakat. Saat ini garis kemiskinan di Bondowoso berada di angka Rp526.335 per kapita per bulan. Masyarakat dengan pendapatan di bawah angka tersebut masuk kategori miskin.
Sementara untuk kategori kemiskinan ekstrem, batas pendapatan berada di angka Rp391 ribu per kapita per bulan. Jika penghasilan warga tidak mencapai angka tersebut, maka masuk kategori miskin ekstrem.
Ia menambahkan, indikator kemiskinan juga berkaitan erat dengan kondisi tempat tinggal, kepemilikan kendaraan, aset keluarga, hingga dukungan akses wilayah geografis.
Sejumlah kecamatan disebut masih menjadi kantong kemiskinan ekstrem di Bondowoso. Di antaranya Kecamatan Tlogosari, Cermee, hingga Maesan yang saat ini telah terpetakan dalam basis data pemerintah.
“Fungsi kami mengumpulkan berbagai pihak mulai dari OPD terkait sampai BPS adalah untuk verifikasi dan validasi data, sehingga program penanganan kemiskinan benar-benar tepat dan efektif,” pungkasnya.(wan)
