KILASJATIMCOM, Banyuwangi – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mendorong penerapan pembelajaran mendalam (deep learning) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.
Hal tersebut disampaikan Mu’ti saat upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di Taman Blambangan, Sabtu (2/5/2026).
Menurutnya, pendekatan pembelajaran harus bergeser dari sekadar hafalan menuju pemahaman yang lebih mendalam. Model ini dinilai penting dalam membentuk karakter sekaligus mengasah kemampuan berpikir kritis peserta didik.
“Kami ingin pembelajaran tidak hanya berhenti pada hafalan, tetapi pada pemahaman, kreativitas, dan karakter,” ujar Mu’ti.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM). Langkah ini juga selaras dengan arah pembangunan nasional yang menekankan SDM unggul dan berdaya saing.
Untuk mendukung implementasi deep learning, pemerintah menyiapkan lima kebijakan strategis. Di antaranya revitalisasi dan digitalisasi satuan pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta penguatan pendidikan karakter.
Program digitalisasi dilakukan guna menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sementara itu, peningkatan kompetensi guru didorong melalui program beasiswa dan berbagai pelatihan berkelanjutan.
“Guru menjadi kunci utama keberhasilan pendidikan, sehingga kualitas dan kesejahteraannya harus terus ditingkatkan,” tegas Mu’ti.
Selain itu, penguatan karakter dilakukan melalui pembiasaan positif di lingkungan sekolah. Pemerintah juga mendorong gerakan literasi dan numerasi sebagai fondasi kemampuan dasar siswa.
Untuk mengukur capaian pembelajaran, pemerintah menerapkan Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai instrumen evaluasi yang lebih komprehensif.
Di sisi lain, pemerintah terus memperluas akses pendidikan melalui layanan yang lebih fleksibel. Kebijakan ini ditujukan bagi masyarakat yang menghadapi kendala ekonomi, geografis, maupun kondisi fisik.
Mu’ti menegaskan, keberhasilan berbagai kebijakan tersebut sangat bergantung pada komitmen seluruh pemangku kepentingan. Tanpa perubahan pola pikir dan kesungguhan dalam pelaksanaan, program pendidikan dikhawatirkan hanya akan menjadi formalitas.(zul)
