KILASJATIM.COM, Surabaya – Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya menolak eksepsi yang diajukan terdakwa Mochamad Wildan dalam perkara dugaan manipulasi akta jual beli kapal. Penolakan tersebut disampaikan dalam sidang putusan sela yang digelar Senin (13/4/2026).
Ketua majelis hakim, Alex Adam, menyatakan bahwa materi keberatan yang diajukan pihak terdakwa telah masuk ke dalam pokok perkara yang seharusnya diuji dalam tahap pembuktian di persidangan.
“Mengadili keberatan dari advokat terdakwa Wildan tidak diterima. Meminta penuntut umum melanjutkan pemeriksaan perkara atas terdakwa Wildan,” ujar Alex dalam persidangan.
Majelis hakim menilai, sejumlah argumentasi yang disampaikan dalam eksepsi memang memiliki dasar. Namun, karena telah menyentuh substansi perkara, maka penilaiannya tidak dapat dilakukan pada tahap awal, melainkan harus dibuktikan melalui pemeriksaan saksi, ahli, dan alat bukti di persidangan.
Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum terdakwa, Dendi Rukmantika, menyatakan pihaknya menghormati keputusan majelis hakim dan akan menindaklanjuti argumentasi hukum yang telah disampaikan dalam tahap pembuktian.
“Kita hormati putusan majelis hakim. Beberapa argumentasi hukum kami diterima oleh majelis yang akan kami tindak lanjuti dan kuatkan dalam pemeriksaan saksi-saksi,” kata Dendi.
Ia menegaskan, tim kuasa hukum akan menjadikan pertimbangan majelis hakim sebagai pijakan dalam membangun strategi pembelaan pada tahap persidangan berikutnya. Menurutnya, adanya pengakuan majelis terhadap sebagian argumentasi menunjukkan adanya celah dalam konstruksi dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum.
“Ke depan, kami akan menguatkan seluruh argumentasi tersebut melalui pemeriksaan saksi, ahli, serta alat bukti lainnya. Kami optimistis, dalam proses pembuktian nanti akan semakin terlihat bahwa konstruksi perkara ini tidak berdiri di atas dasar hukum yang kokoh,” ujarnya.
Lebih lanjut, tim kuasa hukum memastikan akan mengikuti seluruh tahapan persidangan dengan fokus pada pengujian fakta-fakta yang ada, sekaligus memastikan setiap argumentasi hukum dapat dipertimbangkan secara menyeluruh oleh majelis hakim.
Menurut Dendi, tahap pembuktian menjadi momentum penting untuk memperjelas posisi dan peran terdakwa dalam perkara tersebut, sehingga seluruh aspek dapat dinilai secara objektif dalam persidangan.(ara)
