KILASJATIM.COM, Surabaya — Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menerima kunjungan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brunei Darussalam dalam Forum Dialog Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Kegiatan yang digelar di Ruang Rapat Binaloka Adhikara, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur itu menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan dalam memberikan pelindungan menyeluruh bagi PMI, khususnya asal Jawa Timur.
Forum tersebut juga dihadiri secara daring oleh Duta Besar RI untuk Brunei Darussalam, Achmad Ubaedillah.
Dalam sambutannya, Adhy menegaskan bahwa PMI memiliki peran strategis dalam menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan data KP2MI/BP2MI, pada 2025 penempatan PMI asal Jawa Timur mencapai 69.925 orang. Sementara hingga Maret 2026 tercatat sebanyak 12.003 orang. Angka tersebut dinilai memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Adhy juga mengapresiasi peran Pemerintah RI di Brunei Darussalam yang dinilai telah memberikan pelindungan maksimal bagi PMI Indonesia, khususnya asal Jawa Timur.
“Pekerja Migran Indonesia asal Jawa Timur jumlahnya terbanyak dibandingkan provinsi lain, yakni sekitar seperempat dari jumlah nasional dan terus meningkat setiap tahun. PMI merupakan aset sumber daya manusia yang sangat berharga, sehingga pelindungannya harus menjadi perhatian bersama,” ujar Adhy, Senin, 13/4/2026.
Selain Brunei Darussalam, sejumlah negara tujuan lain seperti Hong Kong, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia juga menunjukkan tren positif dalam menerima PMI asal Jawa Timur. Bahkan, PMI Jawa Timur tercatat mendominasi penempatan di Malaysia dan Brunei Darussalam.
Meski demikian, Adhy mengakui masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi PMI, mulai dari risiko keberangkatan non-prosedural hingga persoalan hukum dan sosial di negara tujuan.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya respons cepat dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk dalam penguatan mekanisme pelindungan yang terintegrasi dan terdokumentasi dengan baik.
Lebih lanjut, Adhy menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia calon PMI melalui pembekalan persyaratan, pemahaman budaya dan bahasa, serta pelatihan keterampilan sebelum keberangkatan.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, pelindungan warga negara di luar negeri menjadi salah satu prioritas kebijakan daerah.
“Ketika terdapat permasalahan PMI di negara penempatan, Pemprov Jatim siap memfasilitasi pemulangan sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi warganya,” tegasnya.
Selain itu, penguatan juga dilakukan melalui program monitoring di negara penempatan guna meningkatkan kepercayaan pekerja terhadap jalur legal dan resmi.
Di akhir kegiatan, Adhy menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pelindungan PMI berjalan optimal sekaligus menjaga kualitas dan motivasi kerja PMI asal Jawa Timur di kancah global.
“Melalui dialog ini diharapkan akan semakin membuka ruang kolaborasi yang lebih komprehensif, sebagai wujud hadirnya negara dalam melindungi pekerja migran Indonesia,” pungkasnya.
Turut hadir dalam forum tersebut jajaran KP2MI/BP2MI, perangkat daerah terkait, serta para pemangku kepentingan ketenagakerjaan di Jawa Timur.(den)
