KILASJATIM.COM, Sidoarjo – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan terobosan besar dalam penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) dengan mengamankan anggaran sebesar Rp36 miliar dari pemerintah pusat. Dana tersebut akan digunakan untuk merehabilitasi 1.200 rumah warga pada 2026.
Capaian ini merupakan hasil lobi intensif yang dilakukan Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana. Tambahan anggaran tersebut menjadi lonjakan signifikan dibanding target awal yang hanya 164 unit rumah melalui kolaborasi Pemkab Sidoarjo dan Baznas.
Dengan tambahan ini, total penanganan RTLH di Sidoarjo meningkat menjadi 1.364 unit, bahkan berpotensi menembus 1.500 rumah.
Mimik menegaskan, program ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya warga berpenghasilan rendah.
“Kami ingin memastikan masyarakat Sidoarjo tinggal di rumah yang layak, aman, dan sehat. Ini bukan sekadar program, tetapi bentuk kehadiran pemerintah untuk rakyat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (7/4/2026).
Ia juga memastikan akan turun langsung mengawal pelaksanaan program agar tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan.
“Saya akan ikut mengawasi di lapangan. Dana ini harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya,” tegasnya.
Dalam pelaksanaannya, bantuan dari pemerintah pusat akan disalurkan langsung ke rekening desa dan dikelola oleh kelompok masyarakat (pokmas). Sementara itu, program dari Baznas dan Pemkab tetap melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim).
Setiap rumah diperkirakan menerima bantuan sekitar Rp30 juta yang difokuskan untuk memperbaiki struktur bangunan agar memenuhi standar kelayakan hunian.
Program RTLH ini ditargetkan mulai berjalan setelah proses pencairan anggaran rampung. Pemerintah berharap percepatan realisasi dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dengan tambahan anggaran tersebut, Pemkab Sidoarjo optimistis mampu menekan jumlah RTLH secara signifikan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan warga.(TAM)
