KILASJATIM.COM, Jakarta – Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan naik hingga akhir 2026, meski harga minyak dunia berpotensi meningkat akibat eskalasi konflik global.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan kebijakan tersebut sudah dihitung dengan asumsi harga minyak mentah mencapai 100 dolar AS per barel.
“Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (6/4/2026).
Ia menegaskan, pemerintah telah menyiapkan skenario mitigasi untuk menjaga ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap lonjakan harga minyak, baik pada level 80 dolar AS maupun 100 dolar AS per barel.
Menurutnya, anggaran subsidi masih mencukupi sehingga masyarakat diminta tidak khawatir. “Kami sudah hitung, anggaran subsidinya masih cukup,” katanya.
Namun, kepastian tersebut tidak berlaku untuk BBM non-subsidi. Harga BBM jenis ini tetap mengikuti mekanisme pasar dan berpotensi berubah seiring fluktuasi harga minyak global.
Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan bantalan fiskal dari berbagai sumber, termasuk Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang mencapai sekitar Rp420 triliun. Sebagian dana tersebut tersimpan di perbankan dan dapat digunakan untuk menjaga stabilitas subsidi energi.
Di sisi lain, pemerintah juga mengandalkan tambahan penerimaan negara, khususnya dari sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), untuk mengompensasi tekanan kenaikan harga minyak.
Meski demikian, beban subsidi tetap menjadi perhatian. Setiap kenaikan harga minyak sebesar 1 dolar AS per barel berpotensi menambah beban subsidi hingga Rp6,8 triliun.
Untuk menjaga defisit APBN tetap terkendali di kisaran 2,92 persen, pemerintah mulai mendorong efisiensi belanja di kementerian dan lembaga, serta mengoptimalkan pendapatan dari sektor komoditas.
Langkah ini menjadi krusial di tengah ketidakpastian global. Stabilitas harga BBM subsidi memang dijaga, namun tekanan terhadap anggaran negara tetap menjadi tantangan yang harus diantisipasi pemerintah sepanjang tahun ini.(cit)
