KILASJATIM.COM, Jakarta – Pemerintah memberi ruang bagi maskapai domestik untuk menaikkan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) hingga 38% di tengah kenaikan harga avtur akibat gejolak geopolitik global.
Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, mengatakan kebijakan ini diambil untuk menjaga operasional maskapai tetap berjalan sekaligus memastikan konektivitas antarwilayah tidak terganggu.
“Kenaikan fuel surcharge ini sudah melalui koordinasi dengan maskapai, menyesuaikan kondisi harga avtur saat ini,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (6/4/2026).
Dalam struktur biaya maskapai, avtur menjadi salah satu komponen terbesar. Kenaikan harga bahan bakar biasanya dibebankan ke penumpang melalui fuel surcharge, di luar tarif dasar tiket.
Meski demikian, pemerintah menegaskan kenaikan harga tiket secara keseluruhan tetap dibatasi. Total kenaikan tarif penerbangan domestik diperkirakan dijaga di kisaran 9% hingga 13%.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut pembatasan ini didukung sejumlah insentif pemerintah.
Salah satunya adalah pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 11% untuk tiket kelas ekonomi penerbangan domestik berjadwal.
Selain itu, pemerintah juga menetapkan bea masuk 0% untuk suku cadang pesawat. Kebijakan ini diharapkan menekan biaya perawatan sekaligus memperkuat industri maintenance, repair, and overhaul (MRO) dalam negeri.
“Tahun lalu bea masuk suku cadang mencapai sekitar Rp500 miliar. Dengan kebijakan ini, aktivitas ekonomi sektor MRO diperkirakan meningkat,” kata Airlangga.
Di tengah tekanan biaya operasional, kebijakan ini menjadi upaya pemerintah menyeimbangkan dua kepentingan: menjaga keberlangsungan maskapai sekaligus menahan lonjakan harga tiket agar tetap terjangkau bagi masyarakat.
Namun, dengan ruang kenaikan fuel surcharge yang cukup lebar, potensi kenaikan harga tiket tetap terbuka, terutama jika harga avtur terus merangkak naik dalam beberapa waktu ke depan.(cit)
