KILASJATIM.COM, Banyuwangi – Kemacetan berulang di lintasan penyeberangan Pelabuhan Ketapang – Pelabuhan Gilimanuk kembali menuai keluhan dari para sopir logistik. Kondisi antrean panjang dinilai memicu kerugian besar, mulai dari pemborosan waktu, meningkatnya biaya operasional, hingga terganggunya distribusi barang.
Salah satu sopir logistik, Slamet, mengungkapkan antrean panjang membuat pergerakan barang menjadi tidak efisien. Ia menyebut, konsumsi bahan bakar meningkat karena kendaraan harus terus menyala dalam waktu lama saat menunggu giliran menyeberang.
“Kami harus standby dengan mesin hidup berjam-jam, ini jelas merugikan, baik tenaga maupun biaya. Kami juga khawatir barang rusak atau terlambat sampai, karena antrean terlalu lama,” ujarnya.
Selain pemborosan bahan bakar, para sopir juga menghadapi berbagai risiko lain, seperti kerusakan barang, kehilangan muatan, hingga potensi klaim akibat keterlambatan pengiriman.
Ketua Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI), Slamet Barokah, menilai kemacetan di lintasan Ketapang–Gilimanuk tidak hanya berdampak pada sopir, tetapi juga masyarakat luas. Menurutnya, keterlambatan distribusi logistik berpotensi mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok di pasaran.
“Masyarakat yang akhirnya menanggung dampaknya, karena logistik terhambat dan bisa memengaruhi harga barang di pasaran,” kata Slamet Barokah.
Di sisi lain, keterbatasan dermaga juga menjadi sorotan. Kapal penyeberangan harus menunggu giliran sandar di laut selama 2 hingga 3 jam. Kondisi tersebut dinilai berisiko dan berpotensi menimbulkan persoalan baru di perairan.
“Kapal banyak yang mengapung menunggu sandar. Ini juga berisiko jika terjadi kecelakaan di laut,” tambahnya.
Para sopir dan masyarakat pun berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan ini. Salah satu solusi yang diusulkan adalah penambahan kapasitas dermaga serta perbaikan sistem manajemen penyeberangan agar antrean dapat diminimalkan.
Selain itu, mereka juga mendorong adanya roadmap yang jelas terkait pengembangan pelabuhan, mengingat potensi lonjakan kendaraan diperkirakan akan semakin besar seiring rencana tersambungnya jalur Tol Probowangi.
“Kami minta pemerintah segera hadir dengan solusi nyata. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban setiap kali terjadi lonjakan penumpang,” tutup Slamet Barokah.(zul)
