KILASJATIM.COM, Surabaya – Upaya penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dinilai lebih efektif dilakukan melalui efisiensi anggaran pemerintah dan pemanfaatan energi domestik, bukan dengan menaikkan harga. Hal ini disampaikan Ekonom Universitas Surabaya (Ubaya), Firman Rosjadi Djoemadi.
Menurut Firman, penghematan di internal birokrasi seperti pengurangan perjalanan dinas dan efisiensi listrik perkantoran dapat membuka ruang fiskal yang lebih luas untuk mendukung daya beli masyarakat. “Pemerintah sebenarnya punya ruang fiskal yang lebih baik. Dana itu bisa digunakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat,” terang Firman, Selasa (31/3/2026). Ia juga mendorong penerapan sistem kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai langkah konkret menekan konsumsi energi. “Work from anywhere oleh ASN itu bisa mengurangi biaya listrik dan transportasi,” jelasnya.
Selain itu, Firman menekankan pentingnya percepatan pemanfaatan gas alam cair (LNG) sebagai substitusi bahan bakar impor. Menurutnya, Indonesia memiliki cadangan gas domestik yang cukup besar untuk menggantikan konsumsi LPG dan minyak bumi. “Kita punya cadangan domestik yang besar. Itu bisa segera digunakan untuk menggantikan LPG,” kata Firman. Ia menilai percepatan pembangunan infrastruktur gas perkotaan menjadi strategi paling realistis dalam memperkuat ketahanan energi nasional di tengah tingginya ketergantungan impor. “Langkah ketahanan energi yang paling realistis adalah percepatan penggunaan gas LNG,” tegasnya.
Di sektor industri, Firman mengingatkan agar efisiensi energi tidak mengganggu proses produksi utama. Menurutnya, penghematan sebaiknya dilakukan pada fasilitas pendukung seperti perkantoran pabrik. “Kalau proses produksi dikurangi energinya, justru bisa menghambat output. Penghematan lebih tepat di area non-produksi,” lanjut Firman.
Sebagai langkah jangka panjang, Firman juga mendorong pemberian insentif untuk percepatan adopsi kendaraan listrik. Ia menilai pendekatan insentif lebih efektif dibanding kebijakan yang bersifat membatasi. “Skema insentif beralih ke kendaraan listrik harus dipermudah. Untuk saat ini lebih tepat karena kondisi psikologis masyarakat sedang cemas,” pungkas Firman.
Firman menegaskan, kombinasi efisiensi fiskal, optimalisasi energi domestik, dan insentif transisi energi menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.(tok)
