KILASJATIM.COM, Surabaya – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengungkapkan dampak nyata konflik bersenjata antara Iran dengan Israel serta Amerika Serikat terhadap kinerja ekonomi dan ketahanan masyarakat di Jawa Timur.
Menurut Emil, ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di jalur strategis Selat Hormuz, telah memicu volatilitas harga minyak mentah global. Kondisi ini berdampak pada rantai pasok dan biaya logistik internasional, yang turut dirasakan hingga ke daerah, termasuk Jawa Timur.
Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Rabu. Kebijakan tersebut tidak hanya ditujukan untuk efisiensi energi, tetapi juga sebagai respons terhadap potensi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akibat gejolak global.
“UMKM mulai mengeluhkan kenaikan harga bahan baku plastik dan BBM. Pemerintah pusat berusaha menahan gejolak harga, tetapi tentu kita harus juga antisipatif,” ujar Emil, Minggu (29/3/2026).
Meski demikian, Emil menyebut dampak konflik terhadap ekonomi Jawa Timur relatif lebih terkendali dibandingkan daerah lain. Hal ini merujuk pada hasil simulasi yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia, serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Dari sisi perdagangan, kinerja Jawa Timur masih menunjukkan tren positif. Nilai ekspor tercatat tumbuh sekitar 16 persen, sementara impor mengalami penurunan sebesar 2,7 persen. Pada 2025, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur mencapai Rp3.403,17 triliun, menjadikannya kontributor terbesar kedua terhadap perekonomian nasional.
“Artinya ketergantungan pada perdagangan global cukup signifikan, lebih dari 10 persen. Bahkan kontribusi ekspor bisa mendekati 20 persen. Maka perlambatan perdagangan global pasti ada pengaruhnya terhadap Jawa Timur,” tegasnya.
Di sisi lain, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi inflasi, penimbunan, hingga panic buying, baik untuk bahan pangan maupun BBM.
Emil menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas di masyarakat. Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk melakukan spekulasi atau menimbun barang.
“Para bupati dan wali kota harus bersiap. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan gejolak ini untuk menimbun atau memicu panic buying. Ini yang harus kita redam agar masyarakat tidak termakan isu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pemprov Jatim juga terus berkoordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Hiswana Migas guna memastikan pasokan energi tetap aman.
“Stok BBM masih stabil, tidak ada pengurangan untuk LPG 3 kilogram. Selama pola konsumsi masyarakat normal, tidak ada kelangkaan. Distribusi berjalan setiap hari tanpa gangguan,” jelas Emil.
Terkait inflasi, Emil mencatat angka inflasi Jawa Timur per Februari 2026 berada di level 4,64 persen. Ia menilai angka tersebut dipengaruhi perubahan kebijakan subsidi pada periode pembanding tahun sebelumnya.
Meski masih terkendali, Emil mengingatkan agar angka inflasi tersebut menjadi sinyal kewaspadaan bagi seluruh pemangku kebijakan.
“Ini menjadi alarm bagi kita untuk lebih cermat, jangan sampai inflasi tidak terkendali,” pungkasnya.(FRI)
