KILASJATIM.COM, Jakarta – Badan Pengkajian MPR RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas penguatan Demokrasi Pancasila di Swiss-Belhotel Serpong, Tangerang Selatan. Forum ini menghadirkan akademisi, pakar, serta anggota parlemen untuk mengkaji dinamika demokrasi Indonesia di tengah perkembangan politik saat ini.
Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya pengamat politik Rocky Gerung dan akademisi Robertus Robet. Dari unsur parlemen hadir Ketua Kelompok III Badan Pengkajian MPR RI Yasonna Laoly, anggota DPR RI Andreas Hugo Pareira, Hasan Basri, Guntur Sasono, Dedi Iskandar Batubara, Heri Gunawan, Endang Thohari, Saadiah Uluputty, serta anggota DPD RI Denty Eka Widi Pratiwi dan Lia Istifhama.
Dalam sambutannya, Yasonna menegaskan penguatan demokrasi tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada praktik demokrasi yang sehat dalam kehidupan berbangsa.
Menurutnya, sejak reformasi 1999 Indonesia terus berupaya memperkuat sistem demokrasi melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Pemilu.
“Dengan menghadirkan akademisi dan pakar, kami berharap sistem checks and balances dalam demokrasi berjalan lebih seimbang,” ujar Yasonna.
Sementara itu, Rocky Gerung menyoroti pentingnya penguatan kurikulum kebangsaan untuk memperkokoh Demokrasi Pancasila. Ia menilai nilai kemanusiaan dan keadilan sosial menjadi fondasi penting dalam kehidupan bernegara.
Menurut Rocky, dua sila tersebut memiliki kedudukan fundamental karena berkaitan langsung dengan nilai kemanusiaan dan keadilan yang bersifat universal.
Ia juga menyinggung konsep difference principle yang dikemukakan filsuf politik John Rawls, yakni kebijakan sosial seharusnya memberi prioritas kepada kelompok masyarakat paling rentan.
Dalam kesempatan yang sama, anggota DPD RI Lia Istifhama atau akrab disapa Ning Lia menilai forum diskusi seperti ini penting untuk memperkaya perspektif kebangsaan.
Ia juga menyoroti tantangan demokrasi Indonesia di tengah meningkatnya pragmatisme politik dan pola politik transaksional yang masih memengaruhi preferensi publik.
Menurut Ning Lia, fenomena tersebut berkaitan dengan kecenderungan masyarakat yang menginginkan respons cepat dari pemimpin melalui program-program yang memberikan manfaat langsung.
Kondisi itu, lanjutnya, sering membuat kepemimpinan dinilai hanya dari manfaat jangka pendek yang dirasakan masyarakat.
Karena itu, ia menekankan pentingnya menghadirkan pemimpin dengan jiwa kenegarawanan dalam proses demokrasi.
“Yang dibutuhkan dalam demokrasi adalah pemimpin yang berpikir untuk negara dan generasi berikutnya, bukan sekadar kekuasaan,” tegasnya.
Menurut Ning Lia, jika prinsip tersebut dijalankan, maka gagasan tentang negara kebajikan (virtuous state) dapat menjadi inspirasi untuk membangun praktik demokrasi yang lebih bermartabat dan berorientasi pada kepentingan rakyat. (FRI)
