KILASJATIM.COM, Surabaya – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kota Surabaya menegaskan kesiapannya menindaklanjuti instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP untuk mengantisipasi dampak konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi mengguncang ekonomi global.
Instruksi tersebut tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 963/IN/DPP/III/2026 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto bersama Ketua DPP PDIP Bidang Industri, Perdagangan, BUMN, dan Investasi Darmadi Durianto.
Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya dari Fraksi PDIP, Syaifuddin Zuhri, mengatakan seluruh kader PDIP di daerah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak konflik di Timur Tengah, terutama yang dapat memicu lonjakan harga minyak dunia.
“Kenaikan harga minyak dunia bisa memicu efek berantai pada perekonomian nasional dan daerah. Karena itu pengawasan penggunaan anggaran harus diperketat agar lebih efisien dan tepat sasaran,” kata Syaifuddin, Rabu (11/3/2026).
Menurut dia, setiap kenaikan 1 dolar AS pada harga minyak mentah dunia dapat menambah beban subsidi energi Indonesia hingga sekitar Rp7 triliun. Kondisi tersebut berpotensi memicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), meningkatnya biaya distribusi, hingga berdampak pada harga pangan.
Menanggapi situasi tersebut, Fraksi PDIP DPRD Surabaya mendorong agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) difokuskan pada program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Program yang tidak mendesak sebaiknya ditunda. Anggaran harus diarahkan pada kegiatan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi PDIP juga meminta pemerintah daerah melakukan analisis fiskal secara komprehensif terhadap potensi dampak kenaikan harga energi terhadap APBD, termasuk kemungkinan meningkatnya belanja subsidi, belanja operasional, serta biaya pelayanan publik.
Di sisi lain, stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga bahan pokok juga dinilai perlu menjadi perhatian utama di tengah potensi kenaikan biaya distribusi.
Syaifuddin menegaskan, prioritas anggaran daerah harus diarahkan pada sektor yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pemenuhan gizi, serta penyediaan hunian layak.
Ia juga menilai penguatan program jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan, mulai dari masyarakat miskin, buruh, petani, nelayan hingga pelaku UMKM, menjadi langkah penting untuk menghadapi potensi tekanan ekonomi global.
“Efisiensi anggaran bukan sekadar penghematan, tetapi memastikan setiap rupiah APBD benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.(den)
