KILASJATIM.COM, Surabaya – Ketimpangan arus barang antara Jawa Timur dan Maluku Utara menjadi sorotan dalam pertemuan dua gubernur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (27/2/2026). Selama ini, kapal dari Jawa Timur rutin mengangkut bahan pangan ke Maluku Utara, namun kerap kembali tanpa muatan optimal. Dampaknya, biaya logistik membengkak dan memicu tekanan harga di daerah tujuan.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyebut kerja sama antarprovinsi perlu diarahkan pada solusi konkret, terutama penyeimbangan arus logistik dan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital.
“Selama ini suplai beras, minyak goreng, telur, hingga daging ayam dari Jatim ke Maluku Utara rutin berjalan. Tapi arus baliknya belum maksimal. Ini yang membuat ongkos logistik tinggi,” ujarnya.
Menurut Khofifah, sejumlah perusahaan pelayaran di Jawa Timur siap menjemput komoditas dari Maluku Utara asalkan tersedia muatan yang cukup. Optimalisasi program Tol Laut dinilai bisa menjadi instrumen penting untuk menekan disparitas harga dan membuka akses pasar produk unggulan Maluku Utara.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, mengakui sebagian besar kebutuhan pangan daerahnya masih bergantung pada pasokan dari Jawa Timur. Ketidakseimbangan distribusi itu berdampak langsung pada inflasi daerah.
“Kalau kapal berangkat penuh tapi pulang kosong, biaya distribusi pasti mahal. Kami sedang mencari skema agar rantai pasok lebih efisien dan dua arah,” katanya.
Selain logistik, kerja sama juga diarahkan pada penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Indeks SPBE Jawa Timur tercatat 4,7, termasuk tertinggi secara nasional. Sementara Maluku Utara berada di angka 3,6.
Sherly menegaskan pihaknya ingin mempelajari praktik terbaik dari Jawa Timur untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih efektif dan transparan.
“Kami ingin mempercepat peningkatan indeks SPBE agar pelayanan makin akuntabel dan terintegrasi,” ujarnya.
Tak hanya itu, kedua provinsi juga membahas tata kelola dan pengeluaran BUMD, inovasi manajemen aparatur sipil negara melalui perjanjian kinerja, hingga penguatan kapasitas SDM lewat peran BPSDM. Kerja sama lanjutan direncanakan mencakup sektor pertanian dan pendidikan.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut komunikasi sebelumnya, termasuk misi dagang Jawa Timur ke Maluku Utara yang telah diikuti penandatanganan nota kesepahaman antarorganisasi perangkat daerah.
Ke depan, sinergi diharapkan tidak berhenti pada suplai komoditas, tetapi menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih seimbang dan berkelanjutan. Jika arus barang dua arah dapat berjalan optimal, biaya logistik ditekan, inflasi terkendali, dan daya saing produk daerah ikut terangkat.(FRI)
