KILASJATIM.COM, Jakarta – Lonjakan belanja program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan bantuan sosial (bansos) di awal tahun mendorong APBN 2026 mencatat defisit Rp 54,6 triliun per 31 Januari 2026. Defisit itu setara 0,21% terhadap PDB.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan, belanja negara hingga akhir Januari mencapai Rp 227,4 triliun atau 5,9% dari target tahunan, tumbuh 25,7% dibanding periode yang sama tahun lalu. Di sisi lain, pendapatan negara tercatat Rp 172,7 triliun. Selisih keduanya membentuk defisit awal tahun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut percepatan belanja terutama terjadi pada kementerian dan lembaga (K/L), termasuk untuk bansos dan MBG.
Program MBG menjadi faktor paling signifikan. Realisasi anggarannya pada Januari 2026 mencapai Rp 19,5 triliun, melonjak drastis dari Rp 45 miliar pada Januari 2025.
Kenaikan ini seiring ekspansi besar-besaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jika Januari 2025 baru 246 unit dengan 549.679 penerima manfaat, maka per Januari 2026 jumlahnya menembus 23.000 unit dengan lebih dari 60 juta penerima.
Lonjakan tersebut ikut mendorong belanja barang dan belanja K/L secara keseluruhan.
Belanja bantuan sosial juga meningkat tajam. Pada Januari 2026, realisasinya mencapai Rp 9,5 triliun, lebih dari dua kali lipat dibanding Januari 2025 sebesar Rp 4,1 triliun.
Secara total, belanja K/L melonjak dari Rp 24,4 triliun pada Januari 2025 menjadi Rp 55,8 triliun tahun ini. Sementara belanja pemerintah pusat tercatat Rp 131,9 triliun dan transfer ke daerah Rp 95,3 triliun.
Meski defisit muncul di awal tahun, pemerintah menyatakan posisinya masih dalam koridor desain APBN 2026. Percepatan belanja disebut sebagai strategi untuk menjaga daya beli dan menopang pertumbuhan ekonomi sejak kuartal pertama.
Dengan ekspansi MBG dan kenaikan bansos yang signifikan, tekanan terhadap fiskal di awal tahun terlihat jelas. Namun pemerintah tetap optimistis defisit tetap terjaga sepanjang 2026.(cit)
