Anggota MPR RI sekaligus anggota DPD RI daerah pemilihan Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada para pelaku ekonomi yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Surabaya, Rabu (11/2/2026) di Graha Kadin Jatim.
Dalam kesempatan tersebut, LaNyalla menekankan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar agenda sosial, tetapi merupakan strategi besar redistribusi ekonomi berbasis Pancasila. Ia mengaitkan program ini dengan konsep Ekonomi Pancasila yang digagas Mohammad Hatta, yang menekankan ekonomi kerakyatan dan keterlibatan rakyat dalam perputaran ekonomi nasional.
“Hari ini saya akan berbicara mengenai program MBG yang dirintis Presiden Prabowo dalam perspektif Ekonomi Pancasila. Ekonomi kerakyatan menurut Mohammad Hatta membuka peluang bagi rakyat di seluruh Indonesia untuk terlibat dalam perputaran roda ekonomi nasional,” ujar LaNyalla.
LaNyalla memaparkan bahwa MBG harus dipahami lebih luas dari sekadar pemberian makanan bagi siswa. Program ini merupakan “piring peluang” yang mencakup seluruh rantai suplai, mulai dari penyediaan bahan baku hingga distribusi logistik, yang melibatkan pengusaha lokal.
“Triliunan rupiah yang selama ini hanya berputar di Jakarta, kini harus mengalir ke pasar-pasar di daerah, termasuk Surabaya. Tugas Kadin adalah memastikan uang negara tidak ‘numpang lewat’, tetapi menetap dan membesarkan pengusaha lokal,” tegasnya.
Ia menekankan tiga poin utama agar MBG menjadi instrumen redistribusi ekonomi yang efektif: memutus pola Jakarta-sentris, memperkuat ketahanan pangan lokal, dan mengedepankan gotong royong melalui keterlibatan aktif Kadin dalam rantai pasok dan pengelolaan program. LaNyalla mendorong agar suplai beras, telur, daging, ikan, sayur, dan buah berasal dari petani lokal, serta jasa logistik, pergudangan, dan sistem monitoring digital dikelola secara transparan.
“Dengan demikian, Kadin Surabaya turut membangun kemandirian pangan lokal dan menjadikan Surabaya sebagai hub logistik untuk Jawa Timur dan Indonesia Timur. Ini makna ekonomi kerakyatan, karena uang APBN berputar di pasar dan industri daerah,” ujarnya.
Ketua Kadin Surabaya HM Ali Affandi LNM menyambut tantangan ini dengan menegaskan transformasi organisasi menjadi lebih strategis dan eksekutif. “Kadin Surabaya harus bergerak, tidak hanya administratif dan seremonial. Perubahan geopolitik cepat, jadi kita harus responsif,” kata Ali Affandi.
Kadin Surabaya juga menekankan dukungan terhadap MBG melalui tiga pilar utama sebagai economic driver, business enabler, dan mitra strategis pemerintah. Dengan enam prioritas strategis, mulai dari penguatan UMKM, industrial upgrading, penciptaan lapangan kerja, hilirisasi, digitalisasi ekonomi baru, hingga perluasan ekspor, Kadin menargetkan diri menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus memastikan manfaat MBG dirasakan pelaku usaha lokal.(dra)
