KILASJATIM.COM, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia terhadap keadilan bagi Palestina serta dukungan pada solusi dua negara (two-state solution) sebagai harga mati. Penegasan tersebut disampaikan Presiden dalam pertemuan bersama para mantan Menteri Luar Negeri dan pegiat diplomasi luar negeri, Rabu, 4 Februari 2026.
Presiden Prabowo juga menyatakan bahwa Board of Peace (BOP) saat ini merupakan satu-satunya inisiatif aktif di meja diplomasi internasional yang berupaya menghentikan peperangan di Gaza. Oleh karena itu, Indonesia bersama tujuh negara lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam memilih terlibat aktif untuk mengawal proses tersebut dari dalam.
Menanggapi hal itu, Anggota DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta masyarakat tetap tenang dan mempercayakan langkah diplomasi kepada Presiden Prabowo.
“Kalau kita ikuti penjelasan para mantan Menlu kemarin, sudah cukup jelas bahwa Presiden sangat serius dengan posisi dan sikap Indonesia terhadap Palestina dan Israel. Jadi saya menghimbau masyarakat untuk tenang dan mengikuti perkembangan BOP,” ujar LaNyalla, Kamis (5/2/2026).
LaNyalla mengakui adanya kekhawatiran publik terkait potensi dominasi Ketua BOP Donald Trump serta pengaruh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Namun, menurutnya, Presiden telah menjelaskan bahwa delapan negara berpenduduk mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, telah dua kali melakukan pertemuan untuk menyamakan sikap dan posisi bersama di dalam BOP.
“Tujuannya jelas untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk jangka pendek, hentikan pembunuhan rakyat Gaza dan buka akses bantuan kemanusiaan. Itu dulu. Dan Presiden juga pragmatis, jika itu saja gagal, Indonesia dan tujuh negara Muslim lainnya bisa menarik diri dari BOP,” kata Ketua DPD RI ke-5 tersebut.
Sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo dalam pertemuan itu, terdapat tiga poin utama sikap Indonesia. Pertama, Indonesia bersama tujuh negara Muslim lainnya harus menjadi kekuatan penyeimbang di dalam BOP guna memastikan kebijakan yang adil dan berpihak pada kepentingan rakyat Palestina. Partisipasi tersebut merupakan hasil konsultasi erat dengan negara-negara seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, dan Yordania.
Kedua, Presiden menegaskan komitmen Indonesia terhadap two-state solution tidak pernah bergeser dan menjadi harga mati dalam politik luar negeri Indonesia. Pemerintah memastikan setiap langkah diplomasi, termasuk kontribusi dana dan pemikiran, sepenuhnya ditujukan untuk meringankan penderitaan rakyat Gaza dan mendorong kemerdekaan Palestina.
Ketiga, diplomasi Indonesia di dalam BOP bersifat pragmatis, dengan tetap membuka opsi keluar apabila forum tersebut tidak mampu menghentikan pembantaian rakyat Gaza. Presiden juga menilai, meski berada di luar kerangka PBB, saat ini BOP merupakan satu-satunya inisiatif aktif yang berpotensi menghentikan agresi Israel.
Para mantan Menteri Luar Negeri yang hadir dalam pertemuan tersebut menyampaikan apresiasi atas sikap Presiden Prabowo yang dinilai terbuka dalam membedah berbagai risiko, tantangan, hingga potensi “ranjau” diplomatik yang mungkin dihadapi Indonesia. Diskusi berlangsung dua arah, di mana Presiden menerima masukan serta kritik sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah internasional.
Sejumlah tokoh hadir dalam pertemuan itu, antara lain mantan Menlu Hassan Wirajuda, Alwi Shihab, Retno Marsudi, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal yang juga pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), serta para pegiat diplomasi dan anggota DPD RI.(den)
