KILASJATIM.COM, Surabaya – Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan SPSI (FSP KEP SPSI) Jawa Timur menekankan pentingnya hubungan industrial yang harmonis dan adaptif untuk menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0. Hal itu mengemuka dalam Musyawarah Daerah (Musda) X yang digelar di Surabaya.
Ketua Umum PP FSP KEP SPSI R Abdullah menegaskan dinamika hubungan industrial harus tetap dijaga agar tidak merusak iklim kerja.
“Hubungan industrial harus dinamis, tapi tetap harmonis dan berkeadilan,” ujarnya, ,Rabu (4/2/2026).
Ia menyebut perkembangan teknologi, robotik, dan sistem digital menuntut pekerja lebih adaptif, realistis, dan inovatif. Karena itu, program kerja lima tahun ke depan diarahkan untuk menjawab perubahan pola kerja dan kebutuhan industri modern.
Sementara itu, Ketua PD FSP KEP SPSI Jatim Dendi Baitno mengatakan Musda X menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap kinerja organisasi, termasuk penguatan kualitas sumber daya manusia, sistem pendidikan serikat, dan efektivitas advokasi pekerja.
“Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar penyusunan program kerja periode 2026–2031,” kata Dendi.
Terkait isu pengupahan, Dendi menilai pekerja memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, upah layak justru memperkuat daya beli dan perputaran ekonomi.
Ia juga menyoroti kenaikan upah minimum 2026 di Jawa Timur yang dinilai lebih baik dibanding periode 2020–2024, saat kenaikan upah kerap tertinggal dari inflasi.
“Sekarang kenaikannya lebih realistis, mendekati pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi,” ujarnya.
Musda X ini diharapkan melahirkan kepemimpinan dan program kerja yang lebih adaptif, sekaligus memperkuat peran serikat pekerja dalam menciptakan hubungan industrial yang berkelanjutan di Jawa Timur. (FRI)
