KILASJATIM.COM, Sidoarjo – Pedagang Pasar Porong Baru memprotes penerapan sistem parkir berportal yang dinilai semrawut dan memberatkan pembeli. Mereka menilai kebijakan tersebut berdampak pada turunnya jumlah pengunjung dan omzet pedagang. Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sidoarjo pun berjanji melakukan evaluasi.
Keluhan itu disampaikan dalam audiensi pedagang bersama Dishub di Kantor UPT Terminal Porong, Kamis (22/1/2026). Para pedagang meminta pengelolaan parkir dibenahi agar tidak menghambat aktivitas jual beli.
Perwakilan pedagang, Soleh Utomo, menilai keberadaan portal parkir di pintu masuk pasar membuat calon pembeli enggan masuk.
“Kalau bisa portal ditiadakan. Parkir tetap ada, tapi dikelola petugas dengan lokasi yang jelas,” kata Soleh.
Keluhan serupa disampaikan pedagang lainnya, Sharul. Ia menilai pengelolaan parkir saat ini terlalu berorientasi pada penarikan retribusi tanpa diimbangi pelayanan di lapangan.
“Yang ada cuma penarikan parkir. Pengaturan kendaraan dan petugas di lapangan minim,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dishub Sidoarjo Budi Basuki menjelaskan, sejak 1 Januari 2026 pengelolaan parkir resmi berada di bawah kewenangan Dishub. Pengelolaan mencakup parkir tepi jalan umum serta lokasi parkir khusus milik Pemkab Sidoarjo, termasuk pasar dan fasilitas publik lainnya.
Dishub, kata Budi, bermitra dengan juru parkir yang telah dibekali surat tugas resmi. Ia menegaskan tugas jukir bukan hanya memungut retribusi, tetapi juga mengatur dan menjaga kendaraan.
“Juru parkir wajib mengatur, menata, dan menjaga kendaraan. Kalau hanya menarik retribusi tanpa pelayanan, itu melanggar,” tegasnya.
Dishub memastikan akan memberikan sanksi bagi jukir yang tidak menjalankan tugas, mulai dari teguran hingga pencabutan surat tugas.
Selain itu, Dishub juga akan menertibkan aktivitas pedagang yang berjualan di area terminal.
“Terminal bukan tempat berdagang. Ini akan kami tertibkan,” kata Budi.
Sementara itu, Ketua Paguyuban Parkir Sidoarjo Muhaimin berharap polemik ini bisa diselesaikan melalui evaluasi bersama agar tidak berlarut-larut.
“Aspirasi pedagang akan kami tampung. Kami akan koordinasi agar tidak terjadi miskomunikasi berkepanjangan,” ujarnya.(TAM)
