KILASJATIM.COM, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur meraih predikat penyelenggara pelayanan publik terbaik nasional tahun 2025. Penilaian tersebut diberikan Kementerian PAN-RB dengan Indeks Pelayanan Publik (IPP) 4,75 atau kategori A (Prima), tertinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia.
Capaian ini tertuang dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2025 yang diterbitkan 9 Januari 2026.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah serta dukungan masyarakat.
“Yang terpenting, pelayanan publik benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, semakin mudah diakses, cepat, dan adil,” ujar Khofifah di Surabaya, Senin (12/1/2026).
Khofifah menjelaskan, nilai IPP Jawa Timur menunjukkan tren peningkatan konsisten dalam tiga tahun terakhir. Pada 2023 IPP Jatim tercatat 4,36, naik menjadi 4,633 pada 2024, dan kembali meningkat menjadi 4,75 pada 2025.
Hasil PEKPPP 2025 juga mencatat peningkatan kualitas di tingkat perangkat daerah. Dari 64 perangkat daerah dan rumah sakit UOBK yang dinilai, 25 unit berhasil meraih kategori Prima.
Menurut Khofifah, reformasi birokrasi di Jawa Timur diarahkan pada pelayanan berorientasi warga. Upaya yang dilakukan meliputi penyederhanaan prosedur, digitalisasi layanan lintas sektor, serta penguatan standar pelayanan minimal.
“Pelayanan publik tidak hanya cepat, tapi juga harus manusiawi dan solutif,” tegasnya.
Untuk menjaga keberlanjutan, Pemprov Jatim berencana menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Publik pada 2026. Selain itu, Indeks Pelayanan Publik telah ditetapkan sebagai indikator pembangunan dalam RPJMD Jawa Timur 2025–2030.
Apresiasi juga datang dari Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhamah. Menurutnya, capaian ini mencerminkan efektivitas reformasi birokrasi yang dijalankan secara konsisten hingga level kabupaten dan kota.
“Prestasi ini bukan hanya kebanggaan Jawa Timur, tetapi bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam memperkuat layanan publik,” ujarnya.(FRI)
