KILASJATIM.COM, Lamongan – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Lamongan resmi mengambil sumpah 21 pengurus untuk masa bakti 2025–2030. Menariknya, komposisi kepengurusan kali ini didominasi generasi muda, dengan sekitar 50 persen berasal dari generasi Z dan milenial.
Pengambilan sumpah digelar di Kantor DPC PDI Perjuangan Lamongan, Senin (29/12/2025), dan dipimpin langsung oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Lamongan, M. Husen.
Husen mengatakan, susunan kepengurusan tersebut mencerminkan proses regenerasi yang berjalan seimbang. Dari total 21 pengurus, sebanyak 11 orang berusia 40 tahun ke bawah, sementara sisanya berasal dari generasi senior atau yang kerap disebut generasi kolonial.
“Secara proporsional, kepengurusan diisi sekitar 50 persen generasi milenial dan generasi Z, serta separuh lainnya dari generasi senior,” ujar Husen.
Selain itu, DPC PDI Perjuangan Lamongan juga telah memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Partai Politik. Dari total 21 pengurus, tujuh di antaranya merupakan perempuan atau sekitar 30 persen.
“Keterwakilan perempuan sudah kami penuhi sesuai aturan yang berlaku,” tambahnya.
Husen menegaskan, dalam struktur kepengurusan kali ini tidak dikenal istilah “pembuangan kader”. Seluruh kader diberikan ruang untuk berperan aktif sesuai kapasitas dan kebutuhan organisasi, baik di tingkat DPC maupun struktur partai lainnya.
“Tidak ada pembuangan kader di internal kami. Semua kader diberdayakan sesuai kemampuan dan kebutuhan masing-masing,” tegas Husen.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kepengurusan periode 2025–2030 akan difokuskan pada kerja-kerja politik jangka menengah dan panjang, mulai saat ini hingga 2029, bahkan hingga 2031. Salah satu agenda strategis yang disiapkan adalah mematangkan kader terbaik untuk menghadapi kontestasi politik di Kabupaten Lamongan pada pemilu mendatang.
Dalam struktur kepengurusan tersebut, Wakil Bupati Lamongan Mas Dirham Akbar Aksara dipercaya menjabat sebagai Bendahara Umum. Namun, terkait kemungkinan penugasan ke DPR maupun posisi strategis lainnya, DPC PDI Perjuangan Lamongan masih menunggu instruksi resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan.
“Kewenangan penugasan ada di pusat. Kami di daerah hanya menyiapkan kader sejak awal agar siap ditugaskan kapan pun,” jelas Husen.
Terkait mekanisme kerja organisasi, Husen menambahkan bahwa jadwal rapat kepengurusan telah diatur secara nasional, yakni setiap hari Jumat atau Sabtu. Pengaturan ini dimaksudkan agar tidak mengganggu aktivitas rutin para pengurus, termasuk mereka yang saat ini menjabat sebagai pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
Dengan pengambilan sumpah tersebut, DPC PDI Perjuangan Lamongan optimistis kepengurusan baru dapat menjalankan roda organisasi secara solid dan siap menghadapi berbagai agenda politik ke depan.(yud)
