KILASJATIM.COM, Surabaya – PSSI resmi menunda pelaksanaan kongres di sekitar 16–17 Asosiasi Provinsi (Asprov) yang masa kepengurusannya telah berakhir maupun tengah memasuki tahapan kongres. Ketua PSSI Jawa Timur, Ahmad Riyadh, menyebut kebijakan itu sebagai bagian dari dinamika organisasi yang perlu dihormati.
Riyadh menegaskan, penundaan tersebut dilakukan untuk menyeragamkan jadwal kongres di seluruh Indonesia. Langkah ini juga mempertimbangkan beberapa provinsi yang masuk masa pergantian kepengurusan pada 2025–2026, seperti Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.
“PSSI memandang penting adanya penundaan untuk penyelarasan jadwal. Ada daerah yang berakhir masa jabatannya pada 2025, ada pula yang 2026,” ujarnya, Kamis, 11/12/2025.
Lebih jauh, Riyadh mengungkap bahwa keputusan ini turut berkaitan dengan proses sinkronisasi kebijakan pemerintah, termasuk revisi Desain Besar Sepak Bola Nasional (DBSN). Beberapa poin yang sedang dikoordinasikan antara lain:
Optimalisasi pemanfaatan aset daerah seperti stadion, menyusul pertemuan PSSI dengan Menteri Dalam Negeri
“Ada statuta yang perlu disosialisasikan lebih detail karena berkaitan dengan mekanisme penunjukan di askab maupun askot,” tambahnya.
Sebagai anggota Exco PSSI, Riyadh mengaku hadir dalam diskusi internal bersama Ketua Umum PSSI. Mayoritas anggota Exco disebut sepakat penundaan merupakan langkah terbaik.
“Dalam organisasi wajar ada dinamika. Tidak semua setuju, tapi mayoritas menyetujui karena ini demi profesionalisme dan penyelarasan jadwal, mirip konsep pilkada serentak,” jelasnya.
Terkait situasi di Jawa Timur, Asprov Jatim dipastikan akan mengikuti sepenuhnya instruksi PSSI. Jika masa jabatan Asprov berakhir selama masa penundaan, PSSI pusat akan menunjuk Pelaksana Tugas (PLT).
“Bisa saja PLT berasal dari ketua Asprov lama atau dari PSSI langsung. Kami siap mengikuti karena ketentuannya sudah jelas,” kata Riyadh.
Riyadh turut membantah anggapan bahwa penundaan kongres dipicu banjir di sejumlah daerah.
“Saya baca ada yang mengaitkan dengan banjir. Tapi Jawa Timur banjir atau tidak, tetap ditunda. Karena suratnya berlaku nasional,” tegasnya.
Ia memastikan penundaan hanya berlangsung beberapa bulan dan bukan merupakan persoalan besar.
“Kalau untuk kepentingan organisasi, tidak masalah. Penundaannya juga hanya beberapa bulan,” tutupnya.(pul)
