KILASJATIM.COM, Jakarta – Pemerintah pusat menyetujui permintaan tambahan 10 ribu ton beras untuk masyarakat Aceh yang terdampak banjir dan longsor. Persetujuan itu disampaikan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Kabapanas), Andi Amran Sulaiman, setelah menerima permohonan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem).
Amran mengatakan bantuan tersebut merupakan alokasi khusus pemulihan pascabencana dan akan segera disalurkan oleh Perum Bulog Divre Aceh dalam minggu ini melalui mekanisme bantuan pangan dan stabilisasi pasokan harga (SPHP). Langkah ini diharapkan menjaga ketersediaan beras di lapangan sekaligus menahan kenaikan harga di pasar.
“Stok beras nasional sangat mencukupi. Bahkan kami sudah menyiapkan cadangan tiga kali lipat lebih besar dari permintaan untuk Aceh,” kata Amran dalam keterangan resminya yang diterima, Selasa (9/10/2025).
Tambahan 10 ribu ton ini melengkapi alokasi awal 10.614 ton beras untuk provinsi tersebut sebagai bagian dari program bantuan darurat nasional untuk Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, dengan total alokasi 34 ribu ton.
Permintaan tambahan dari Pemprov Aceh muncul di tengah upaya penanganan dampak bencana yang menyebabkan korban jiwa dan merusak sebagian infrastruktur pertanian. Pemerintah pusat menegaskan pasokan tidak akan menjadi kendala.
Per 8 Desember 2025, cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog tercatat 3,68 juta ton—angka tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir dan jauh di atas rata-rata stok akhir tahun di kisaran 1,2 juta–1,5 juta ton.
“Dengan stok sebesar itu, kebutuhan bulanan nasional aman. Bantuan untuk Aceh tetap terjamin sampai menjelang panen raya Maret–April 2026,” ujar Amran. (cit)
