KILASJATIM..CO, Surabaya – Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait menargetkan Jawa Timur mampu menyerap 15 persen atau sekitar Rp20 triliun dari total Rp130 triliun Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang dialokasikan pemerintah tahun ini. Target tersebut diharapkan dapat mempercepat pemerataan akses hunian layak dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam kunjungannya ke Surabaya, Kamis malam (16/10/2025), Maruarar — yang akrab disapa Ara — menyebut Jawa Timur memiliki potensi besar menjadi motor utama penyaluran KUR Perumahan. Dengan struktur ekonomi yang kuat, dukungan industri, dan ekosistem UMKM yang luas, provinsi ini dinilai paling siap mempercepat program perumahan rakyat.
“Saya percaya potensi Jawa Timur luar biasa. Bank Jatim bisa menjadi penggerak utama pembiayaan rumah subsidi karena ekosistem industrinya sangat lengkap,” ujar Ara dalam Sosialisasi KUR Perumahan dan FLPP di Surabaya.
Menurutnya, pembangunan rumah rakyat bukan sekadar proyek infrastruktur sosial, melainkan penggerak ekonomi daerah. “Dari satu proyek perumahan lahir ribuan lapangan kerja baru, mulai dari kontraktor, toko bangunan, tukang, hingga UMKM seperti katering dan transportasi. Multiplier effect-nya besar sekali,” jelasnya.
Menteri Ara menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor — pemerintah daerah, perbankan, asosiasi pengembang, akademisi, dan UMKM — agar penyaluran KUR perumahan berjalan optimal. “Semua harus bergerak bersama. Program ini bukan hanya soal rumah, tapi tentang pemerataan ekonomi rakyat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peran akademisi dan jaringan alumni kampus besar seperti Unair dan ITS. Banyak alumni kedua universitas tersebut kini menjadi pelaku UMKM yang potensial menjadi penerima manfaat program KUR dan FLPP.
“Sayang kalau alumni Unair dan ITS hanya jadi penonton. Mereka harus ikut terlibat, gunakan jaringan alumni untuk mengakses pembiayaan rumah,” ujar Ara.
Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) memberikan subsidi bunga tetap 5 persen per tahun — jauh lebih rendah dibanding pinjaman konvensional maupun pinjaman online (pinjol). Ara sempat menanyakan langsung kepada pelaku UMKM apakah bunga 5 persen itu menarik, dan dijawab serentak, “Sangat menarik.”
Namun, ia menyoroti maraknya pinjaman online yang menjadi kendala bagi masyarakat kecil saat mengajukan kredit rumah. Banyak warga gagal mengajukan KPR karena riwayat pinjol yang tercatat di sistem perbankan.
“Saya keliling ke seluruh Indonesia, persoalannya hampir sama. Sudah waktunya kita bertindak nyata,” kata Ara.
Ia pun mengusulkan dua langkah konkret: pertama, relaksasi atau pemutihan bagi warga yang memiliki riwayat pinjol namun ingin membeli rumah; kedua, peninjauan ulang regulasi pinjol karena dampak negatifnya terhadap ekonomi rakyat kecil dinilai signifikan.
“Saya pribadi lebih setuju pinjol dilarang di Indonesia, karena lebih banyak negatifnya,” tegasnya.
Ara menegaskan, target Jawa Timur adalah menjadi provinsi dengan penyaluran KUR dan FLPP perumahan terbesar kedua secara nasional pada akhir tahun ini. Saat ini, Jatim masih berada di peringkat keempat setelah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.
“Dengan potensi penyerapan Rp20 triliun, efek domino program ini akan sangat luas, terutama di industri bahan bangunan, jasa konstruksi, dan perdagangan lokal,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Ara bersama rombongan juga meninjau proyek pembangunan hunian subsidi di Citraland Surabaya yang dikerjakan melalui skema non-APBN. Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi dan komitmen pengembang dalam mendukung percepatan penyediaan rumah layak bagi masyarakat.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang turut mendampingi kunjungan, menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar rakyat seperti pangan dan papan menjadi prioritas pemerintahan baru.
“Masih ada 99 juta penduduk Indonesia belum memiliki rumah, dan lebih dari 3 juta rumah tidak layak huni. Karena itu, pemerintah meluncurkan program pembangunan dan renovasi tiga juta rumah untuk memperkuat ketahanan sosial-ekonomi rakyat,” kata Tito.
Ia menambahkan, program ini akan menciptakan efek berantai pada sektor perbankan, konstruksi, dan ekonomi daerah. “Program ini bahkan diperkirakan mampu menumbuhkan ekonomi nasional hingga dua persen. Ada intervensi nyata pemerintah, dan itu membuat kita optimis,” ujarnya.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menambahkan, tantangan utama di Jatim masih banyaknya keluarga tanpa rumah layak. Berdasarkan data 2024, terdapat 1,86 juta keluarga atau 7,94 persen penduduk belum memiliki rumah sendiri.
“Masih banyak PR kita dalam menyediakan hunian layak bagi seluruh warga. Karena itu, dukungan dari semua pihak sangat dibutuhkan,” tegas Khofifah.
Ia juga menyoroti persoalan lahan yang kerap menjadi kendala pembangunan. Sebagian lahan di Jatim telah ditetapkan sebagai sawah abadi, namun melalui kebijakan baru, pemerintah memberikan fleksibilitas konversi dengan penggantian di wilayah lain.
“Di Kabupaten Gresik misalnya, sekitar 4.000 hektare lahan sudah mendapat persetujuan konversi dari Kementerian ATR/BPN dengan penggantian di Pulau Bawean,” tutupnya.(pur)
