KILASJATIM.COM, Surabaya – elayanan publik di Kota Surabaya kembali mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau langsung Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola, Jumat (17/10/2025), dan memuji kecepatan layanan perizinan di sana.
Dalam kunjungan yang juga didampingi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, kedua menteri meninjau sejumlah layanan, termasuk Pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Maruarar mengaku terkesan dengan efisiensi pelayanan tersebut. Ia menyebut, pengurusan PBG di Surabaya menjadi yang tercepat di Indonesia.
“Kami hitung, prosesnya hanya sekitar 15 menit 20 detik dan sudah selesai. Ini luar biasa. Pelayanan cepat, gratis, tanpa pungli, dan berkualitas,” ujar Maruarar di sela kunjungan.
Menurutnya, kecepatan dan transparansi pelayanan publik di Surabaya menunjukkan perubahan nyata dalam birokrasi daerah. Ia berharap model layanan seperti MPP Siola dapat direplikasi di kota-kota lain.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menilai keberadaan MPP sangat membantu masyarakat karena berbagai urusan administrasi kini dapat diselesaikan dalam satu tempat.
“Kalau dulu harus berpindah dari satu kantor ke kantor lain, sekarang cukup datang ke MPP. Semua tersedia — dari paspor, Dukcapil, sampai perizinan PBG,” jelas Tito.
Tito mengungkapkan, hingga saat ini terdapat 289 MPP di seluruh Indonesia, termasuk 35 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur yang sudah memiliki MPP aktif. Ia menegaskan akan terus mendorong daerah lain agar segera membentuk fasilitas serupa.
“Masih ada tiga daerah di Jatim yang belum punya MPP. Saya sudah minta Pak Wagub agar mendorong percepatan pembentukannya,” katanya.
Menurut Tito, kehadiran MPP bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga upaya membangun pemerintahan yang transparan dan bebas dari praktik korupsi. Ia menyebut MPP menjadi pintu menuju birokrasi yang lebih digital dan terintegrasi antara pusat dan daerah.
Ia mencontohkan, integrasi sistem antara SIMBG Kementerian PUPR, OSS dari Kementerian Investasi, dan layanan perizinan daerah harus segera diwujudkan agar proses pengurusan tidak terpisah-pisah.
“Konektivitas antarinstansi ini penting supaya pelayanan publik makin cepat dan mudah diakses masyarakat,” ujar Tito.
Di akhir kunjungan, Tito dan Maruarar kompak menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Eri Cahyadi dan Pemkot Surabaya yang dinilai berhasil menghadirkan pelayanan publik yang cepat, gratis, dan transparan melalui MPP Siola.(cit)
