KILASJATIM.COM, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggandeng Densus 88 Antiteror Polri untuk memperkuat langkah pencegahan penyebaran paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme di kalangan anak-anak. Langkah ini menjadi upaya antisipatif terhadap infiltrasi ideologi ekstrem yang kini banyak menyusup lewat dunia digital, termasuk melalui permainan daring.
Peringatan tentang bahaya ini sebelumnya disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yang mencatat sedikitnya 13 anak di Indonesia terpapar paham radikal melalui game online yang dimanfaatkan jaringan simpatisan teroris.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya, Ida Widayati, menyebut radikalisme sebagai bentuk kekerasan psikis yang dapat mengubah karakter anak tanpa disadari.
“Terornya tidak terlihat, tapi pelan-pelan bisa mengubah karakter anak. Ini bentuk kekerasan psikis yang harus diwaspadai,” ujar Ida dalam keterangannya, Sabtu (11/10/2025).
Ida menjelaskan, kerja sama dengan Densus 88 menjadi momentum memperluas edukasi kepada guru, siswa, dan orang tua mengenai bahaya radikalisme serta pentingnya penggunaan internet yang sehat.
“Selama ini kami sudah rutin mengedukasi anak-anak soal literasi digital. Tapi kolaborasi ini membawa materi baru yang perlu segera disampaikan,” katanya.
Pemkot Surabaya juga melibatkan lintas perangkat daerah, termasuk Dinas Pendidikan (Dispendik), agar sosialisasi tak hanya menyasar siswa, tetapi juga orang tua. Ida menilai, banyak orang tua yang lengah karena menganggap anaknya aman saat berada di rumah.
“Banyak yang merasa anaknya aman karena diam di kamar, padahal bisa saja sedang mempelajari hal-hal yang merusak secara psikologis,” ujarnya mengingatkan.
Sebagai bagian dari penguatan ketahanan sosial, Pemkot mengoptimalkan peran Kampung Pancasila sebagai ruang edukasi masyarakat untuk menanamkan nilai kebangsaan dan mencegah radikalisme. Materi pencegahan akan dimasukkan dalam pilar sosial budaya dan kemasyarakatan di setiap kampung.
Tak hanya melalui lembaga formal, upaya pencegahan juga melibatkan komunitas anak Surabaya, seperti Organisasi Pelajar Surabaya (Orpes), Forum Anak Surabaya (FAS), dan Duta Generasi Berencana (Genre). Mereka menjadi agen perubahan dengan menggelar diskusi dan kampanye dari anak untuk anak.
“Anak-anak FAS sudah sering berbicara di balai RW, menyampaikan materi pencegahan kekerasan dan radikalisme. Responsnya bagus,” tutur Ida.
Menurutnya, pendekatan dari anak ke anak terbukti efektif, apalagi jika dikombinasikan dengan kegiatan siswa Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) yang membawa semangat kebangsaan di kalangan pelajar.
“Kami bergerak dari anak ke anak, dan itu efektif. Nilai kebangsaan lebih mudah diterima oleh sesama,” imbuhnya.
Meski begitu, Ida menekankan, peran orang tua tetap menjadi garda terdepan dalam mencegah paparan radikalisme digital.
“Orang tua harus masuk ke dunia anak-anak. Karena semakin ke sini, tidak semua yang mereka temui di dunia digital itu baik,” pungkasnya.(cit)
