KILASJATIM.COM, Surabaya – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya memperkuat sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) di Jawa Timur. Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan hal itu dalam kegiatan konsolidasi pelaksanaan MBG yang dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Jatim Expo Surabaya, Selasa (7/10/2025) malam.
Dadan menjelaskan, seluruh Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi (SPPG) diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang diterbitkan dinas kesehatan daerah. Kebijakan ini menjadi bagian penting untuk memastikan makanan yang diterima masyarakat aman dan layak konsumsi.
“BPOM memitigasi keamanan pangan, sementara BGN memastikan pemenuhan gizi bagi setiap penerima manfaat,” ujar Dadan.
Program MBG di Jawa Timur menargetkan 3.526 satuan pelaksana dengan dukungan anggaran Rp35–36 triliun dari BGN. Menurut Dadan, anggaran besar itu tidak hanya diarahkan untuk pemenuhan gizi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Dana ini akan meningkatkan produktivitas wilayah, membuka lapangan kerja, melahirkan peternak baru, dan mengoptimalkan lahan tidak produktif,” katanya.
Penerima manfaat program mencakup kelompok rentan, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, anak dalam kandungan, hingga pelajar SMA. Namun, sekitar 70 persen di antaranya disebut belum menerima haknya. Karena itu, BGN memperkuat prosedur dan pengawasan agar penyaluran lebih cepat dan tepat sasaran.
“Kami terus memperbarui SOP, memperketat keamanan pangan, dan memastikan semua penerima manfaat mendapatkan haknya,” tegas Dadan.
Selain memperkuat standar sanitasi, BGN juga menggandeng pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan agar program ini benar-benar menghasilkan makanan sehat, aman, dan bergizi seimbang.
Sementara itu, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi atas sinergi BGN dan seluruh pihak yang terlibat. Ia menyebut, saat ini terdapat 3,5 juta penerima manfaat MBG di Jawa Timur, dengan 1.237 SPPG yang telah dikonsolidasikan.
“Kami ingin pelaksanaannya berjalan aman, sehat, dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujar Khofifah.
Khofifah juga menegaskan, proses perolehan SLHS kini lebih mudah karena kewenangannya telah dilimpahkan ke pemerintah kabupaten/kota.
“Dulu izin dikeluarkan Kementerian Kesehatan, sekarang sudah bisa melalui Dinas Kesehatan daerah,” jelasnya.
Ia mendorong pengelola SPPG agar proaktif berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat untuk mempercepat penerbitan sertifikat tersebut.
Khofifah berharap program MBG menjadi bagian penting dalam membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.
“Cita-cita Presiden untuk memperkuat gizi dan SDM dapat tercapai jika program MBG dimaksimalkan,” pungkasnya.(FRI)
