KILASJATIM.COM, Surabaya – Komunitas Ojek Online (Ojol) menolak keras rencana demo dari kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Jawa Timur Menggugat pada 3 September 2025 nanti di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya.
Aksi dimotori tiga orang, M Sholeh, Musfik dan Acek Kusuma. Tuntutan mereka salah satunya adalah penghapusan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor. Mereka mendesak agar tunggakan pajak kendaraan bermotor roda dua dan roda empat dihapuskan
Rochmad, salah satu koordinator komunitas ojol di Surabaya, menegaskan bahwa banyak aspirasi dalam demonstrasi tidak realistis. “Tuntutan seperti penurunan pajak itu tidak masuk akal. Itu kewenangan negara, bukan bisa seenaknya diturunkan hanya karena desakan massa. Yang ada justru mengacaukan sistem,” ujarnya, Minggu (24/8/2025).
Alih-alih ikut turun ke jalan, mereka menyuarakan gerakan “Jatim Fokus Kerja” sebagai bentuk dukungan terhadap Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Mereka menilai, stabilitas daerah jauh lebih penting ketimbang aksi-aksi jalanan yang dinilai tidak produktif.
Menurut Rochmad, masyarakat kecil seperti pengemudi ojol lebih memilih bekerja keras dan mencari rezeki halal ketimbang larut dalam agenda politik yang sarat kepentingan. “Kami sudah kenyang lihat demo yang ujung-ujungnya hanya jadi panggung segelintir orang. Yang jelas-jelas bermanfaat itu ya bekerja,” tambahnya.
Dukungan warga tidak datang tanpa alasan. Sejumlah capaian yang diraih Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dinilai memberi dampak langsung, mulai dari penguatan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur hingga kerjasama strategis dengan pemerintah pusat.
Fahrudin, tokoh masyarakat yang juga ikut dalam deklarasi “Jatim Fokus Kerja”, menyebut gerakan ini bukan sekadar simbol. “Ini bentuk kedewasaan masyarakat Jawa Timur. Kita ingin daerah ini stabil, ekonomi jalan, pembangunan berlanjut. Jangan sampai terpecah hanya karena agenda politik jangka pendek,” tegasnya.
Pernyataan serupa disampaikan Rohmatin, salah satu pengemudi ojol perempuan. Ia menilai tuntutan demo tidak memiliki manfaat nyata bagi rakyat kecil. “Kalau soal pajak, itu ada aturannya. Gubernur jelas tidak bisa asal bikin kebijakan. Jadi jangan dipaksa untuk kepentingan pribadi segelintir orang,” katanya.
Rohmatin menegaskan dirinya dan rekan-rekannya akan tetap memilih jalan kerja keras. “Kami gak akan ikut-ikut demo. Gak penting demo, yang penting kerja halal, bisa bawa pulang rezeki untuk keluarga. Itu jauh lebih nyata,” ucapnya dalam logat Jawa Timuran.
Gerakan “Jatim Fokus Kerja” kini berkembang sebagai bentuk perlawanan diam-diam terhadap politisasi isu di jalanan. Dukungan ini sekaligus menjadi pesan bahwa masyarakat Jawa Timur lebih peduli pada kesinambungan pembangunan ketimbang larut dalam kegaduhan politik.
“Selama kepemimpinan Khofifah berjalan sesuai aturan, masyarakat akan terus mendukung. Yang penting daerah ini aman, tenteram, dan rakyat bisa bekerja,” tutup Rochmad.(ara)
