KILASJATIM.COM, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempercepat digitalisasi pengelolaan aset untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini diharapkan tidak hanya menata administrasi aset lebih rapi, tetapi juga membuka peluang pemanfaatan aset idle agar lebih produktif.
Kepala BPKAD Surabaya Wiwiek Widayati menyebut digitalisasi menjadi instrumen penting untuk dua hal sekaligus: mempercepat penatausahaan dan mempromosikan aset yang belum termanfaatkan. “Dengan digitalisasi, tracing aset akan lebih efisien sehingga pemanfaatannya bisa dimaksimalkan,” ujarnya.
Pada 2025, target retribusi pengelolaan aset ditetapkan Rp486 miliar. Namun, realisasi sementara baru sekitar Rp121 miliar. Wiwiek menilai masih ada ruang besar untuk optimalisasi, termasuk dari 4.300 bidang aset idle yang berpotensi memberi kontribusi signifikan.
Sebagai upaya, Pemkot menyiapkan aplikasi pengelolaan aset digital yang segera diluncurkan. Aplikasi ini tidak hanya memuat data administrasi, tetapi juga informasi lokasi, luas, hingga peruntukan aset yang bisa diakses publik. “Transparansi ini juga menjadi sarana promosi, baik bagi investor besar maupun pelaku UMKM,” jelasnya.
Pemkot membuka peluang pemanfaatan aset melalui skema sewa sesuai peruntukan. UMKM, misalnya, dapat memanfaatkan program business matching yang digagas pemkot. Meski begitu, tantangan muncul pada appraisal harga sewa yang dianggap mahal. Wiwiek menegaskan, penilaian dilakukan independen oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dengan mengacu harga pasar.
Selain itu, Pemkot tengah mengkaji pembentukan satuan tugas khusus untuk memperkuat pemasaran aset. “Satgas ini bukan lembaga baru, tapi fokus seperti divisi marketing di perusahaan,” tambah Wiwiek.
