KILASJATIM.COM, SURABAYA – Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang kian marak di Jawa Timur mengundang keprihatinan banyak pihak. Akademisi Universitas Surabaya (Ubaya), Hayuning Purnama Dewi, M.Med.Kom., M.M., CPM (Asia), CMA, menilai fenomena ini sebagai sinyal kuat adanya tekanan serius dalam perekonomian daerah.
“Fenomena PHK massal di Jawa Timur adalah indikator bahwa kita sedang menghadapi tantangan ekonomi yang tidak ringan,” terang Hayuning. Ia menyebut faktor pemicu seperti perlambatan ekonomi global, disrupsi teknologi, dan pergeseran pola konsumsi masyarakat sebagai penyebab utama yang perlu dicermati secara cermat. Dampak paling nyata dari gelombang PHK, menurut Hayuning, adalah melemahnya daya beli masyarakat. “Ketika pendapatan rumah tangga turun, otomatis konsumsi ikut menurun, dan ini berdampak langsung pada roda perekonomian,” jelasnya.
PHK juga memperparah potensi ketimpangan ekonomi. Pekerja yang tidak memiliki keterampilan baru atau akses terhadap jaring pengaman sosial dinilai rentan jatuh dalam kemiskinan. “Ini menjadi tantangan sosial yang tak bisa diabaikan,” tambah Hayuning. Dari sisi pelaku usaha, PHK mencerminkan tekanan berat akibat menurunnya permintaan, lonjakan biaya produksi, hingga kegagalan beradaptasi terhadap model bisnis baru. “Jika terus dibiarkan, ini bisa mengarah pada krisis di sektor-sektor strategis,” kata Hayuning.
Di tengah keterpurukan, platform digital seperti e-commerce dan ojek online kerap disebut sebagai penyelamat. Hayuning tak menampik potensi ekonomi digital dalam menyerap tenaga kerja yang terdampak PHK. “Solusi digital membuka banyak peluang. Banyak yang beralih menjadi mitra pengemudi, reseller, atau dropshipper. Ini membantu mengurangi angka pengangguran,” ujarnya. Namun, Hayuning mengingatkan agar euforia ini tidak menutupi realitas bahwa dunia digital juga memiliki tantangan besar. “Persaingan sangat ketat. Tidak semua orang siap secara keterampilan maupun mental untuk bertahan dan berkembang di ekosistem digital”. Menjawab tantangan itu, Hayuning menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan institusi pendidikan dalam menyediakan pelatihan keterampilan digital yang relevan. “Ini bukan sekadar soal jualan online. Literasi keuangan, adaptasi teknologi, hingga kemampuan membaca tren pasar juga perlu diajarkan,” sarannya.
Hayuning menutup analisanya dengan ajakan kolaboratif dari semua sektor. “Kita perlu strategi komprehensif. Pemerintah harus mendorong iklim investasi yang ramah usaha. Sektor swasta dan masyarakat juga harus aktif berinovasi.” Menurutnya, masyarakat harus memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan daya saing dan ketahanan diri. “Solusi digital bisa jadi lebih dari sekadar penolong sementara. Ia bisa menjadi pintu menuju kemandirian ekonomi jangka panjang, asal dimanfaatkan secara cerdas dan strategis,” tutup Hayuning.(tok)
