KILASJATIM.COM, Sidoarjo — Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sidoarjo menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2025 sekaligus memaparkan kinerja pelaksanaan APBN hingga 18 Juli 2025. Acara berlangsung di Aula Lantai II, Jalan Monginsidi No.89 A, Rabu (23/7), sebagai bagian dari upaya memperkuat komunikasi dengan pemangku kepentingan dan meningkatkan mutu layanan.
Kepala KPPN Sidoarjo, Didi Prihadi Wibowo, menjelaskan bahwa realisasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kabupaten Sidoarjo telah mencapai Rp1,33 triliun atau 52,84% dari total pagu Rp2,51 triliun.
“Pagu TKD tahun ini naik 1,22% dibanding tahun lalu. Kenaikan terjadi terutama karena meningkatnya Dana Transfer Umum sebesar 5,59%, meski Dana Transfer Khusus mengalami penurunan 6,64% seiring kebijakan efisiensi anggaran,” ujar Didi.
Ia juga menyoroti kenaikan signifikan pada Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 3,40%, serta lonjakan Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 18,62% dibandingkan tahun sebelumnya.
Sebagai satuan kerja berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), KPPN Sidoarjo terus menekankan layanan CLEAR K — Cepat, Lugas, Efisien, Amanah, Ramah, dan Sempurna — serta menjunjung integritas dalam tugas-tugas pelayanan publik.
Dalam sesi diskusi, sejumlah perwakilan satuan kerja (satker) menyampaikan kebutuhan akan pendampingan dalam proses pencairan anggaran. Menanggapi hal itu, Didi menegaskan bahwa KPPN Sidoarjo siap memberikan dukungan teknis langsung maupun melalui konsultasi di kantor.
“Kami terbuka untuk memberikan konsultasi dan pendampingan, baik dengan mendatangi satker maupun menerima kunjungan di kantor KPPN,” ucapnya.
Masukan juga datang dari Sucik Puji Utami, perwakilan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III, yang mengeluhkan keterbatasan akses aplikasi SAKTI di luar jam kerja.
“Aplikasi SAKTI penting dalam pekerjaan kami, tapi akhir-akhir ini hanya bisa diakses saat jam kerja. Ini menyulitkan kami yang harus menyelesaikan pekerjaan di luar jam kantor,” ujarnya. Ia berharap akses aplikasi bisa ditingkatkan agar fleksibel dan sesuai kebutuhan operasional satuan kerja.
FKP 2025 menjadi sarana strategis untuk menyerap aspirasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kemitraan KPPN Sidoarjo dengan para stakeholder.
Melalui forum ini, KPPN tidak hanya menyampaikan capaian kinerja fiskal, tapi juga mempertegas komitmennya sebagai institusi layanan yang adaptif terhadap kebutuhan satuan kerja dan terus berupaya memberikan pelayanan yang semakin baik. (TAM)
