KILASJATIM.COM, Surabaya – Sebanyak 12 Sekolah Rakyat di Jawa Timur resmi memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), Senin (14/7/2025), meski belum diresmikan secara nasional. Sebanyak 1.183 siswa mengikuti tahap awal program ini yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
“Ini belum peluncuran resmi, karena masih menunggu agenda Presiden. Tapi hari ini mereka sudah mulai MPLS,” kata Kepala Dinas Sosial Jawa Timur, Restu Novi Widiani.
Program ini merupakan inisiatif Kementerian Sosial bekerja sama dengan pemerintah provinsi untuk memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak dalam kategori desil satu dan dua dari Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Selain sekolah tanpa biaya, para siswa juga mendapat fasilitas asrama, makan, hingga bimbingan pengembangan diri.
Sekolah Rakyat tahap 1A hadir di 12 lokasi: Batu, Kota Malang (2 sekolah), Lamongan, Mojokerto, Banyuwangi, Pasuruan, Surabaya (Unesa), Jombang, Kediri, Pacitan, dan Probolinggo. Mayoritas sekolah ini berjenjang SMP dan SMA, dengan total 21 rombongan belajar (rombel) SMP dan 27 rombel SMA, masing-masing diisi 25 siswa. Hanya di Banyuwangi tersedia jenjang SD, yang menampung 33 siswa akibat penggabungan kelas sementara.
“Sekolah Rakyat ini bukan sekadar tempat belajar, tapi juga wadah pembentukan karakter. Para siswa diajarkan kemandirian, penyesuaian hidup di asrama, hingga mengenal potensi diri,” ujar Restu.
Selama dua minggu pertama, siswa menjalani masa orientasi melalui modul khusus yang dikembangkan Kementerian Sosial bersama Kemendikbudristek. Modul tersebut mencakup Buku Pintar Sekolah Rakyat, Buku Saku Siswa, Pedoman MPLS, dan rujukan kegiatan lainnya. Selain pembinaan kepribadian, mereka juga menjalani pemeriksaan kesehatan dan tes kebugaran oleh dinas kesehatan setempat.
Restu menekankan bahwa seluruh tenaga pendidik—terdiri dari 12 kepala sekolah, 175 guru, dan 137 tenaga kependidikan termasuk wali asrama dan wali asuh—telah mengikuti pelatihan dan retret persiapan. Salah satu kekhasan Sekolah Rakyat adalah kehadiran pekerja sosial sebagai wali asuh untuk mendampingi siswa yang sebagian besar berasal dari lingkungan rentan.
“Banyak dari mereka bahkan tak berani bercita-cita karena kondisi ekonomi keluarganya. Sekolah ini hadir untuk mengubah itu,” tegas Restu.
Penerimaan siswa dilakukan secara ketat melalui verifikasi data P3KE yang melibatkan dinas sosial, BPS, dinas pendidikan, serta dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Gedung sekolah memanfaatkan aset pemda yang sebelumnya tidak terpakai dan telah direnovasi, sementara gedung milik Pemprov dikelola langsung dengan surat keputusan dari gubernur.
Tahap selanjutnya, Sekolah Rakyat 1B, akan dimulai 1 Agustus 2025 di tujuh daerah tambahan: Bojonegoro, Jember, Ponorogo, Tuban, Gresik, Pamekasan, dan Kota Pasuruan. Dengan demikian, total akan ada 19 Sekolah Rakyat di Jatim.
Fasilitas yang diberikan pun lengkap—dari seragam, buku, tas, tempat tidur, hingga perlengkapan pribadi. “Kalau pun ada siswa datang tanpa perlengkapan, sekolah wajib menyediakannya. Kami juga menempatkan petugas dari Dinsos dan Kementerian Sosial di setiap lokasi untuk memastikan semua berjalan baik,” jelas Restu.
Ia menutup dengan mengutip mandat Presiden: “Kalau ayahnya pemulung, anaknya jangan jadi pemulung juga. Negara hadir untuk memutus rantai kemiskinan itu.” (cit)
