DPRD dan Wali Kota Surabaya Sepakati Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024

oleh -717 Dilihat

KILASJATIM.COM, Surabaya: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya bersama Wali Kota Surabaya mengesahkan Berita Acara Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, dan dihadiri oleh Wali Kota Eri Cahyadi, Pj. Sekretaris Daerah, 42 anggota dewan, serta para pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait.

Dalam pembukaannya, Arif Fathoni menekankan bahwa rapat ini menjadi penutup dari serangkaian proses pembahasan Raperda pertanggungjawaban APBD 2024, yang telah melalui empat kali rapat paripurna serta pembahasan intensif antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Kota.

“Hari ini menjadi puncak dari rangkaian panjang pembahasan. Semua hasil telah disepakati bersama,” ujarnya, Senin, 30/6/2025.

Perwakilan Badan Anggaran DPRD, Zuhrotul Mar’ah, menyampaikan beberapa catatan penting hasil pembahasan. Salah satunya adalah apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, yang kembali berhasil diraih oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Namun demikian, DPRD mendorong Pemkot untuk terus berinovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengoptimalkan kinerja OPD agar serapan anggaran berdampak nyata bagi masyarakat.

Zuhrotul juga menyoroti pentingnya pengendalian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan kehati-hatian dalam pelaksanaan anggaran guna mencegah potensi masalah hukum. “Akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan menjadi kunci utama,” tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan terima kasih atas masukan dan rekomendasi dari DPRD. Ia menilai bahwa opini WTP dari BPK merupakan bukti tata kelola keuangan yang baik, namun ia mengakui masih ada sejumlah hal yang perlu dibenahi bersama.

Baca Juga :  APDB 2025 sebesar Rp 12,3 Triliun Diketok, Ketua DPRD: Untuk Kesejahteraan dan Memudahkan Akses Layanan

“Pengelolaan keuangan kita sudah berada di jalur yang tepat, namun tetap ada tantangan, terutama dalam penataan aset dan penyelesaian piutang pajak,” jelasnya.

Eri menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan permasalahan keuangan masa lalu agar tidak menjadi beban bagi pemimpin Surabaya di masa mendatang. Ia ingin memastikan keberlanjutan pengelolaan keuangan yang bersih dan tertib demi masa depan Surabaya yang lebih baik.(den)

No More Posts Available.

No more pages to load.