KILASJATIM.COM, Probolinggo – Komitmen bersama untuk menciptakan birokrasi yang bersih, bebas dari korupsi, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima menjadi semangat utama dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat yang digelar oleh Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga (UNAIR). Kegiatan ini berlangsung di Gedung Kantor Bupati Probolinggo menjadi bentuk nyata kolaborasi antara dunia akademik, pemerintah daerah, dan lembaga peradilan.
Dengan mengusung tema “Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Bebas Korupsi dan Bersih Melayani”, kegiatan ini terselenggara berkat kerja sama strategis antara Fakultas Hukum UNAIR, Pemerintah Kabupaten Probolinggo, dan Pengadilan Negeri Kraksaan. Turut mendukung kegiatan ini Himpunan Mahasiswa Doktor dan Ikatan Alumni Doktor Ilmu Hukum UNAIR, serta dihadiri oleh pejabat pemerintah daerah, pemerintah desa, aparatur sipil negara, akademisi, hingga mahasiswa program doktor.
Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum FH UNAIR, Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi nyata dari tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam aspek pengabdian kepada masyarakat.
“Kegiatan ini menjadi ruang dialog yang sehat antara akademisi, birokrat, dan aparat penegak hukum untuk membangun kesadaran bersama akan pentingnya birokrasi yang profesional dan berintegritas. Kolaborasi seperti ini sangat penting untuk mendidik dan melatih aparatur agar lebih bertanggung jawab dan profesional dalam melayani masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Probolinggo yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, Ugas Irwanto, memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif UNAIR. Ia menyebut bahwa kegiatan ini sangat relevan dengan misi Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Kami menyambut baik kegiatan ini karena sejalan dengan upaya kami dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan bebas dari praktik korupsi. Meskipun diselenggarakan oleh UNAIR, manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh pejabat daerah yang hadir,” tuturnya.
Acara ini juga dilengkapi dengan sesi diskusi interaktif yang melibatkan berbagai elemen peserta. Diskusi tersebut menunjukkan antusiasme tinggi dari aparatur daerah untuk terlibat aktif dalam membangun budaya pelayanan publik yang bersih dan transparan.
Menariknya, kegiatan ini turut membuka klinik hukum bagi aparatur pemerintahan yang membutuhkan pendampingan terkait persoalan hukum di wilayah kerjanya. Klinik ini menjadi wujud konkret dukungan akademisi terhadap penguatan kapasitas hukum di lingkungan birokrasi daerah.
Ke depan, diharapkan kerjasama yang ada menjadi pemicu kerja sama lanjutan dalam bentuk riset, pelatihan, hingga program penguatan kapasitas hukum bagi aparatur pemerintah daerah. UNAIR, melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor, menegaskan posisinya sebagai institusi pendidikan tinggi yang tidak hanya mencetak lulusan hukum, tetapi juga menjadi penggerak perubahan sosial dan reformasi birokrasi di Indonesia. (kar)
