KILASJATIM.COM, Sidoarjo – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu untuk menindak premanisme dan organisasi kemasyarakatan (ormas) bermasalah. Pembentukan ini menyusul meningkatnya keluhan terkait gangguan ketertiban, pemalakan, hingga intimidasi terhadap pelaku usaha dan masyarakat.
Satgas tersebut akan melibatkan unsur Forkopimda, Satpol PP, dan sejumlah perangkat daerah, dengan fokus pada titik-titik rawan seperti sektor parkir, pedagang kaki lima (PKL), aliran sungai, dan aktivitas UMKM.
“Ini tanggung jawab bersama. Kita ingin Sidoarjo aman, tertib, dan menjadi tempat yang ramah bagi dunia usaha,” tegas Wakil Bupati Mimik Idayana saat rapat koordinasi di Favehotel Sidoarjo, Selasa (3/6/2025) sore.
Menurutnya, kehadiran satgas akan memberi kepastian hukum dan ruang aman bagi masyarakat. Ia juga menyoroti sektor parkir yang selama ini dikuasai preman hingga 75 persen. Jika dikelola dengan benar, sektor ini berpotensi menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan.
Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, mendukung langkah ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Sidoarjo sebagai kota metropolitan. Ia menekankan pentingnya peningkatan Indeks Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Kesalehan Sosial, dua indikator utama dalam Indeks Kebijakan Daerah (IKD).
“Target kita di 2025 adalah nol gangguan ketertiban dan intoleransi. Tidak boleh ada penolakan terhadap kearifan lokal atau budaya hidup rukun yang sudah lama tumbuh di Sidoarjo,” ujarnya.
Dari unsur penegakan hukum, Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Roy Rovalino Herudiansyah, menawarkan empat strategi: koordinasi rutin antarinstansi, pertukaran informasi ketertiban umum, pengembangan aplikasi terintegrasi, serta penyusunan SOP bersama.
“Premanisme ini bukan masalah sepele, sering melibatkan oknum dengan kepentingan. Karena itu, kita butuh sinergi yang konkret,” katanya.
Senada, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing menekankan pentingnya penindakan hukum yang konsisten.
“Tidak boleh ada toleransi bagi ormas yang melakukan pemalakan atau intimidasi. Kita harus pastikan satgas ini bukan sekadar simbolik,” ujarnya.
Dukungan penuh juga datang dari Dandim 0816/Sidoarjo, Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo. Ia menyatakan TNI siap turun langsung ke desa-desa dalam membantu penanganan premanisme.
“TNI akan bergerak bersama memastikan tidak ada ruang bagi premanisme yang merugikan masyarakat maupun iklim investasi di Sidoarjo,” tandasnya. (TAM)
