Kiri ke Kanan : Kepala OJK Jawa Timur Yunita Linda Sari, Ibrahim, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur, Dudung Rudi Hendratna dan Kepala LPS II Provinsi Jawa Timur, Bambang S. Hidayat (Kilasjatim.com/ist)
KILASJATIM.COM, Surabaya – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur I bersama perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur, Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Otoritas Jasa Keuangan Jawa Timur, Lembaga Penjaminan Simpanan II Jawa Timur menyelenggarakan acara Media Briefing Regional Jawa Timur yang dilaksanakan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur.
Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Jawa Timur hingga akhir Maret 2025 tetap tumbuh sebesar 5,00% (yoy).
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur, Dudung Rudi Hendratna, yang juga menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur, menyampaikan bahwa kinerja APBN ini didukung oleh pertumbuhan lapangan usaha pengadaan listrik dan gas dari sisi produksi dan pengeluaran pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-profit yang melayani rumah tangga dari sisi pengeluaran.
“Hingga Maret 2025, realisasi pendapatan negara menguat terluhat dari Penerimaan pajak mencapai Rp21,64 triliun. Sektor Industri Pengolahan menjadi sektor usaha dengan penerimaan pajak terbesar sebesar Rp12,08 triliun, kemudian dari penerimaan kepabeanan dan cukai terealisasi sebesar Rp34,7 triliun (23,31% dari target APBN, yang terdiri dari penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai,” ujarnya.
Demikian pula dari pengelolaan aset negara dengan realisasi pokok lelang mencapai Rp1,43 triliun atau 26,25% dari target; Realisasi PNBP sebesar Rp1,99 Triliun, terdiri dari PNBP BLU sebesar Rp1,06 triliun, dan PNBP Lainnya sebesar Rp935,81 miliar.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban pemerintah dalam menyediakan layanan publik, pembangunan infrastruktur, serta program-program yang mendukung pencapaian tujuan nasional, maka diperlukan belanja kementerian/lembaga yang bersumber dari APBN.
Realisasi belanja kementerian/lembaga di Jawa Timur meliputi Belanja Pegawai terealisasi Rp6,27 triliun, Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai disalurkan sesuai jadwal;
Belanja Barang terealisasi Rp1,54 triliun, digunakan antara lain untuk pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat, serta penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
Dijelaskan Dudung, Pengelolaan dan pembiayaan pendidikan madrasah, pelayanan haji dalam negeri, peningkatan akses mutu pendidikan tinggi keagamaan islam, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, untuk pelaksanaan preservasi jalan nasional, operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana SDA , dan pengendalian lumpur Sidoarjo.
Kemudian, Belanja Modal terealisasi Rp307,17 miliar, antara lain digunakan untuk modernisasi non-alutsista, peningkatan rumah dinas, sarana bidang pendidikan, pengadaan sarpras internal, pengembangan bendungan, danau, bangunan penampung air, peningkatan kapasitas jalan nasional (jalan & jembatan), konektivitas perkeretaapian, dan sarana bidang konektivitas laut.
Selanjutnya Belanja Bantuan Sosial terealisasi Rp54,65 miliar, belanja bansos masih difokuskan untuk penyaluran bantuan pendidikan khususnya pada perguruan tinggi dan pendidikan dasar.
“Dukungan APBN terhadap APBD melalui Transfer ke Daerah per 31 Maret 2025 terealisasi sebesar Rp19,53 triliun (23,4% dari target). Realisasi ini ditopang oleh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik,” papar Dudung.
Dampak dari dukungan APBN tercermin secara signifikan dalam kinerja belanja pembangunan infrastruktur di Jawa Timur meliputi pengembangan bendungan, danau, bangunan penampung air, peningkatan kapasitas jalan nasional (jalan dan jembatan), konektivitas perkeretaapian, sarana bidang konektivitas laut, serta berbagai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur lain.
Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan konektivitas antar wilayah, serta mendukung sektor-sektor produktif.
“Pembangunan infrastruktur juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mempermudah akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi, sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh daerah,” pungkas Dudung. (nov)
