KILASJATIM.COM, Surabaya – Realisasi pendapatan negara di Provinsi Jawa Timur hingga akhir Maret 2025 tercatat sebesar Rp57,68 triliun, atau 20,41% dari target tahunan sebesar Rp282,65 triliun. Capaian ini berasal dari dua sumber utama, yakni penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur, Dudung Rudi Hendratna, dalam acara Press Conference ALCo APBN KiTa Regional Jawa Timur yang digelar secara luring di Surabaya, Rabu (30/4/2025).
Menurut Dudung, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp56,31 triliun (20,31% dari target). Rinciannya, penerimaan dari Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp21,6 triliun dan dari Ditjen Bea dan Cukai sebesar Rp34,69 triliun atau 23,31% dari target.
“Sektor industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak dengan kontribusi sebesar Rp12,08 triliun,” jelas Dudung.
Untuk penerimaan cukai, realisasi hingga Maret 2025 mencapai Rp33,09 triliun (23,25% dari target), yang dipengaruhi oleh pembayaran maju dari beberapa dokumen CK-1 dalam jumlah signifikan.
Sementara itu, penerimaan bea masuk tercatat sebesar Rp1,4 triliun (22,13%), mengalami penurunan akibat menurunnya tarif efektif dan nilai impor. Sebaliknya, penerimaan bea keluar mencapai Rp193,35 miliar, jauh melampaui target (164,5%), karena tingginya harga referensi CPO dan ekspor biji kakao.
PNBP juga menunjukkan tren positif. Hingga 31 Maret 2025, realisasi PNBP mencapai Rp2,04 triliun atau 38,20% dari target. Komponen PNBP Lainnya menyumbang Rp1,08 triliun, terutama dari pendapatan biaya pendidikan, jasa kepelabuhan, pelayanan pertanahan, hingga penerbitan STNK.
PNBP dari Badan Layanan Umum (BLU) juga mencatatkan angka yang signifikan, yakni sebesar Rp953,16 miliar, berasal dari jasa pelayanan pendidikan dan pelayanan rumah sakit.
Dari sisi pengelolaan aset negara, realisasi lelang yang dilakukan Kanwil DJKN Jatim mencapai Rp1,43 triliun atau 26,25% dari target. Sementara itu, realisasi PNBP lelang sebesar Rp66,3 miliar (53,10%), PNBP pengurusan piutang negara Rp24,02 juta (15,66%), dan PNBP dari pengelolaan aset negara sebesar Rp29 miliar (17,58%).
Di sisi belanja negara, hingga Maret 2025 telah terserap anggaran sebesar Rp27 triliun atau 21,51% dari total pagu. Belanja ini terdiri atas belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp7,95 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp19 triliun.
“Secara umum, kinerja APBN di Jawa Timur menunjukkan pelaksanaan yang cukup sehat dan terjaga. Pemerintah terus mendorong akselerasi realisasi belanja agar memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah,” pungkas Dudung.(den)
