KILASJATIM.COM, Surabaya – Pengusaha rental mobil yang tergabung dalam Rent Car Indonesia (RCI) Jawa Timur mengeluhkan anjloknya pendapatan mereka akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah sejak awal 2025.
Efisiensi ini berdampak langsung pada penghentian seluruh aktivitas penyewaan kendaraan dinas, yang selama ini menjadi andalan utama sektor usaha ini.
“Orderan dari instansi pemerintahan, baik provinsi maupun kota/kabupaten, sejak Januari benar-benar tidak ada. Tidak satu pun,” ujar Citra Bagus Ari Maruf Ferbrilmas, Sekretaris RCI Jawa Timur, ditemui dalam acara halal bihalal asosiasi tersebut, baru-baru ini.
Menurut Ari, sapaan akrabnya, penyewaan kendaraan untuk tamu kedinasan dari kementerian pusat pun kini lebih banyak menggunakan vendor dari luar daerah, terutama dari Jakarta, sehingga memperkecil peluang pengusaha lokal. Padahal, sektor kedinasan selama ini menyumbang lebih dari 50 persen omzet pengusaha rental mobil di Jawa Timur.
“Kalau kita tidak segera beralih pasar, penurunan omzet bisa mencapai 100 persen,” ungkapnya.
Sebagai bentuk adaptasi, para anggota RCI mulai mengalihkan layanan dari penyewaan mobil dengan sopir ke sistem lepas kunci (tanpa sopir), serta memperluas pasar ke sektor individu dan sesama penyedia rental yang kehabisan armada. Meski demikian, langkah ini belum sepenuhnya mampu menutup kerugian dari hilangnya pasar kedinasan.
Sinyal penurunan juga dirasakan di tingkat nasional. Ketua Umum RCI Pusat, Rescky Noereal Roma, mencatat bahwa dalam tiga bulan terakhir terjadi penurunan penggunaan jasa rental mobil secara nasional hingga 35 persen, termasuk saat masa Lebaran yang biasanya masuk kategori high season.
“Efisiensi anggaran untuk perjalanan dinas, kegiatan event, hingga wisata berdampak langsung ke rental. Bahkan di hari raya yang biasanya ramai pun kali ini terasa sepi,” ujar Rescky.
Menurutnya, lesunya daya beli masyarakat juga memperparah kondisi ini. Padahal, sebagian besar pengusaha rental masih terikat pada pembiayaan kendaraan dan operasional yang tinggi. “Yang kami khawatirkan ini bisa menjadi masalah serius, karena mayoritas unit kendaraan dibiayai melalui kredit,” tambahnya.
Rescky mendorong pemerintah agar tidak menghilangkan seluruh kegiatan dinas atau event yang selama ini menjadi tumpuan utama pengusaha rental. Ia berharap pemerintah bisa memberikan solusi konkret agar dampaknya tidak berkepanjangan.
“Kalau dikurangi total, pemasukan kami otomatis ikut terhenti. Padahal pasar terbesar kami berasal dari instansi pemerintah, bukan swasta,” tegasnya.
Saat ini, RCI secara nasional memiliki sekitar 700 perusahaan anggota dengan total armada mencapai 10.000 unit. Sementara di Jawa Timur, RCI menaungi sekitar 50 pengusaha rental dari 6 hingga 7 kabupaten/kota, dengan total armada lebih dari 1.000 unit kendaraan dari berbagai kelas, mulai dari mobil keluarga seperti Avanza hingga kendaraan premium. (DEN)
