KILASJATIM.COM, Bondowoso – Tenaga Pendamping Professional (TPP) pendamping desa kabupaten Bondowoso menggelar halal bihalal serta kordinasi dengan kordinator propinsi, di pendopo Bupati Bondowoso, Rabu (23/5/2025).
Disampaikan oleh H. Andiono Putra kordinator kabupaten TPP Bondowoso, pihaknya sengaja mengumpulkan 110 TPP Bondowoso setidaknya ada beberapa hal yang ingin disinkronkan.
” Selain momentum halal bihalal karena baru saja lebaran, kita juga melakukan kordinasi dengan kordinator TPP propinsi Jawa Timur,” ujarnya.
Dirinya menyebut, peralihan kepemimpinan presiden Prabowo Subianto membuat regulasi cukup dinamis yang mengharuskan pihaknya untuk melakukan kordinasi dengan kordinator TPP propinsi.
Setidaknya dengan kepemimpinan baru tersebut, ada regulasi dinamis yang harus dipahami seluruh TPP Bondowoso yang pastinya juga ada fokus baru yang harus dilakukan.
” Mulai dari kordinasi penataan TPP hingga bagaimana implementasi kebijakan terkait koperasi merah putih ” terangnya.
Bahkan kata Andiono, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dengan menemui PJ sekretaris daerah dan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) Bondowoso untuk tindak lanjutnya.
” Kita sampaikan bahwa di kabupaten lain, satgas pembentukan koperasi merah putih diketuai oleh sekretaris daerah ” ungkapnya.
Lebih lanjut, langkah kordinasi dengan Pemkab tersebut juga untuk adanya kordinasi lintas sektoral, mengingat tak mungkin pihaknya mendorong seluruh desa sendirian tanpa ada campur tangan pemerintah.
” Makanya butuh bantuan dari pemerintah level kabupaten, seterusnya agar bisa melibatkan OPD lain seperti Diskoperindag ” tuturnya.
Dirinya juga menyebutkan adanya lintas sektor tersebut, tetap memfasilitasi desa untuk melakukan musyawarah desa (musdes) agar terlaksana dengan baik.
” Soal sumber dananya kita lihat kebijakan pusat maupun kementerian, diarahkan ke dana desa atau ada sumber lain” ucap Andiono.
Terakhir Andiono menjelaskan, dengan adanya regulasi tersebut ada tambahan fokus pendampingan oleh pihaknya yakni terkait pembentukan koperasi merah putih dan indeks desa, diluar fokus lain yang telah masuk regulasi lama.(wan)
