Puluhan PKL Cokelat Surabaya Tolak Relokasi

oleh

Surabaya, kilasjatim.com: Puluhan Pedagang Kaki Lima atau PKL Cokelat yang berada di Jalan Anggrek menolak rencana relokasi.

“PKL di Jalan Anggrek menolak atas adanya relokasi dari Pemkot melalui Satpol PP. Kemauan dari PKL ini relokasinya jangan jauh – jauh dari tempat semula,” kata Ketua Paguyuban PKL Cokelat Mohammad Zaeni, kepada Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (25/9).

Menurutnya, PKL Cokelat sudah punya langganan tetap yakni, karyawan – karyawan Grand City yang sudah berlangganan sejak lama, dan berharap kepada Pemkot kalau bisa relokasinya jangan jauh dari tempat semula. “Kalau bisa relokasinya yang diberikan oleh pemkot jangan jauh – jauh kasihan PKL (Anggrek),” jelasnya.

Relokasi daerah Kapas Krampung Jalan Ploso itu, katanya, dinilai terlalu sepi sehingga kasihan para PKL ini kalau berjualan disana, kalau memang perlu ada yang diperbaiki dari pihak PKL harusnya disampaikan.

“Jangan terus sosialisasi tiba tiba di relokasi, kasihan PKL karena belum ada persiapan,” ungkapnya.

Kepada Anggota dewan, pihaknya berharap agar bisa membantu dan lebih perhatikan nasib para PKL sebagian besar warga surabaya. “Kami mohon agar kami di perhatikan dan diberikan tempat yang layak bagi para PKL ini,” tambahnya.

Puluhan PKL Cokelat pagi tadi melakukan aksi demo di depan kantor DPRD Kota Surabaya. Dalam aksinya mereka berorasi sambil membawa poster dan spanduk bertuliskan “PKL Cokelat Jalan Anggrek Tolak Relokasi”

Aksi demo puluhan PKL Cokelat di Jalan Anggrek diterima langsung oleh Adi Sutarwijono Pimpinan Definitif didampingi sejumlah anggota DPRD Kota Surabaya.
Pimpinan Definitif DPRD Surabaya Adi Sutarwijono menuturkan, bahwa para PKL ini tetap ingin berjualan disana, namun yang menjadi masalah bagi PKL ada penertiban sekarang.

“Kami (DPRD) Surabaya baru puncak pimpinan sementara belum punya kelengkapan, biasanya kalau seperti ini dibahas setelah kelengkapan selesai,” katanya.

Kemudian, lanjut Politisi PDIP ini, kita akan berusaha berkomunikasi dengan Satpol PP agar disetujui dibahas nanti pada saat alat kelengkapan terbentuk. “Pokoknya hari ini kami minta tidak ada penertiban, sambil membicarakan lebih lanjut,” pungkasnya. kj1

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *