Jakarta, kilasjatim.com: Program Keluarga Harapan (PKH) mendorong perubahan positif yang signifikan dalam mengubah perilaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Harry Hikmat mengatakan pemerintah menggulirkan PKH sejak 2007 sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Badan Pusat Statistik menyebutkan terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 0,41 persen pada Maret 2019 dibanding Maret 2018. Artinya dalam satu tahun, ada 0,41 persen atau 0,80 juta jiwa masyarakat terentaskan dari kemiskinan.
“PKH sebagai bantuan bersyarat berupaya merubah perilaku KPM berkaitan dengan komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. Untuk memberikan gambaran dampak PKH terhadap perilaku utama KPM maka dilakukan survei independen MicroSave Consulting Indonesia dalam kerangka kerjasama antara Kementerian Sosial dan Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF),”kata Harry.
Harry menambahkan hasil riset menunjukan bahwa teraksesnya layanan kesehatan, pendidikan dan pencapaian prestasi anak-anak KPM serta pemanfaatan layanan perbankan menjadi bukti keberhasilan PKH.
Di bidang kesehatan, 97 persen KPM telah memeriksakan kehamilannya secara rutin ke Puskesmas terdekat. Saat proses melahirkan, 49 persen KPM memanfaatkan faskes pemerintah, 44 persen di bidan dan 7 persen di faskes swasta.
Pasca melahirkan, 94 persen KPM melakukan pemeriksaan kesehatan anak usia 1 bulan secara rutin. Jika dibandingkan dengan Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018 yaitu sebesar 84,1 persen orang tua yang memeriksakan kesehatan anak usia 1 bulan, maka dapat dilihat ada kenaikan sebesar 9,9 persen.
Perubahan positif juga ditemukan dalam pemeriksaan kesehatan anak usia 1-6 tahun, tingkat partisipasi program Keluarga Berencana dan kepemilikan BPJS.
Di bidang pendidikan, sebagian besar dana PKH digunakan untuk keperluan sekolah. 78 persen anak-anak KPM hadir di sekolah secara reguler. Bahkan 10 persen anak-anak KPM memiliki prestasi disekolah dibanding dengan non KPM.
Demikian pula Lansia penerima PKH, 8,8 persen lebih mungkin datang ke faskes daripada non KPM. Meski angka tingkat kesadaran KPM Lansia untuk memeriksakan kesehatan dan partisipasi dalam kegiatan sosial masih rendah.
“Hal ini dikarenakan keberadaan pusat kegiatan sosial belum merata. Capaian positif juga tampak pada metode penyaluran bansos non tunai menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). 98 persen KPM lebih menyukai KKS untuk penarikan dana PKH dibandingkan dengan cara sebelumnya melalui kantor pos. Melalui KKS, penerima PKH lebih “melek” terhadap transaksi perbankan,” tambahnya.
PKH telah mendukung peningkatan inklusi keuangan sehingga keluarga miskin dapat mengakses layanan perbankan. Bahkan 17 persen KPM telah menggunakan rekening KKS untuk transaksi keuangan, dengan transaksi terbanyak adalah menabung.
Tantangan PKH ke depan
Harry menjelaskan bagi PKH adalah efektivitas penyaluran. Belum meratanya persebaran agen bank, jaringan yang buruk, lokasi ATM yang jauh dan belum “meleknya” sebagian besar KPM PKH dengan transaksi perbankan mendorong agar segera dilakukan eksplorasi pemanfaatan teknologi untuk transaksi (QR code, biometric based, OTP).
“Penyempurnaan proses digitalisasi verifikasi komitmen PKH (e-PKH) oleh Pendamping PKH juga penting karena kendala dalam mekanisme pelaporan secara manual menyebabkan keterlambatan dalam proses analisis informasi dan tindak lanjut. Tantangan lain adalah pengembangan pendekatan life cycle. Integrasi bantuan sosial baik antar internal lembaga maupun dengan Kementerian/Lembaga lainnya harus terus dibangun untuk menekan angka kemiskinan”lanjut Harry. kj5
