KSPI Klaim PHK 2025 Capai 100 Ribu Orang, Lebihi Data Resmi Kemnaker

oleh -430 Dilihat

KILASJATIM.COM, Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang 2025 jauh lebih besar dibandingkan catatan resmi pemerintah. KSPI memperkirakan jumlah pekerja yang terkena PHK mencapai sekitar 100.000 orang, melampaui data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang mencatat 88.519 kasus PHK pada periode Januari–Desember 2025.

Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan, klaim angka 100.000 PHK tersebut dihimpun dari dua sumber utama, yakni laporan kumulatif serikat buruh anggota KSPI serta data pekerja yang mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan.

“Syarat pengambilan JHT yaitu telah di-PHK. Karena pesangonnya belum dibayar, mungkin datanya Disnaker dan Kemnaker tidak memasukkan kategori tenaga kerja ter-PHK,” kata Said Iqbal, dikutip Rabu (28/1/2026).

Said memaparkan sejumlah faktor utama yang memicu gelombang PHK sepanjang 2025. Faktor pertama adalah penurunan daya beli masyarakat yang berdampak pada turunnya produksi barang kebutuhan di pabrik, sehingga berujung pada pengurangan tenaga kerja.

Faktor kedua berasal dari membanjirnya impor barang di sektor padat karya, khususnya tekstil dan garmen. Meski pemerintah telah merevisi sejumlah regulasi, harga produk impor yang relatif murah dinilai memukul industri dalam negeri hingga kalah bersaing.

Faktor terakhir, menurut Said, adalah tingginya biaya operasional di sejumlah daerah, mulai dari sewa tanah, air bersih, hingga pajak. Kondisi ini membuat perusahaan padat karya kesulitan bertahan dan memilih membagi kapasitas produksi atau merelokasi pabrik ke daerah lain.

“Jadi bukan karena faktor kenaikan upah. Tiga faktor itulah yang mengakibatkan terjadinya PHK dan menjelaskan fenomena relokasi,” terangnya.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan melalui portal Satu Data Kemnaker mencatat jumlah PHK sepanjang 2025 mencapai 88.519 kasus. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyampaikan bahwa PHK paling banyak terjadi di sektor manufaktur dan industri padat karya.

Baca Juga :  Ketua DPD RI Dukung Kemnaker Atur Pelindungan Ojek Online

Ia menambahkan, kondisi tersebut turut dipengaruhi oleh tekanan kinerja ekspor-impor serta dinamika geopolitik global yang berlangsung sepanjang tahun lalu.

“Tekanan ekspor-impor itu pasti. Kondisi dunia pada awal 2025 sampai semester pertama masih ada dinamika geopolitik tinggi, ada perang dan sebagainya,” ujar Indah.(pur)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

No More Posts Available.

No more pages to load.