KILASJATIM.COM, Surabaya: Pimpinan DPRD Kota Surabaya mengajukan permintaan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar mempertimbangkan penghapusan nilai kolektibilitas kredit di bawah Rp5 juta. Langkah ini dinilai penting untuk menghidupkan kembali roda ekonomi di Surabaya, yang saat ini terhambat akibat sebagian masyarakat kesulitan mengakses kredit perbankan. Masalah ini muncul akibat utang pinjaman online yang mudah diakses selama pandemi COVID-19.
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, mengungkapkan bahwa kebijakan OJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang penilaian kualitas aset bank umum dalam sistem layanan informasi keuangan (SLIK) telah menjadi penghalang bagi warga untuk mendapatkan akses perbankan. “Ada warga yang dulu terpaksa meminjam online saat ekonomi sulit. Kini, mereka ingin melunasi, tetapi lembaga pinjaman online tersebut sudah tutup, sehingga pelunasan tak bisa dilakukan. Akibatnya, mereka tercatat sebagai kolektibilitas 5 di SLIK dan tak dapat mengakses kredit untuk membeli rumah,” jelasnya beberapa waktu yang lalu.
Toni juga menyoroti kasus lain, di mana bunga yang tidak manusiawi dari pinjaman online membuat tagihan membengkak hingga puluhan juta rupiah, padahal pinjaman awal hanya beberapa juta rupiah. “Situasi ini membuat banyak warga terjerat, sementara kreditur tak memiliki kantor di Surabaya untuk mediasi. Hal ini menjadi beban berat bagi masyarakat yang ingin bangkit dari keterpurukan ekonomi,” tambahnya.
Demi mendukung pemulihan ekonomi Surabaya, Toni meminta OJK melakukan kajian dan memberikan dispensasi untuk menghapus kolektibilitas 5 pada pinjaman di bawah Rp5 juta. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini dapat membantu warga mengakses kredit perbankan, seperti KPR atau kredit modal usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan geliat ekonomi dan pendapatan daerah.
“Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung pelaku UMKM melalui penghapusan hambatan kredit kecil. Kita harus akui bahwa pinjaman online tanpa edukasi yang memadai telah menjadi penghambat ekonomi masyarakat. OJK perlu berperan aktif dengan solusi nyata, bukan sekadar kebijakan di balik meja,” tegas Toni.
Untuk itu, DPRD Surabaya berencana membawa aspirasi ini kepada OJK Perwakilan Jawa Timur. Selain itu, Toni juga akan menyampaikan usulan ini ke Fraksi Partai Golkar DPR RI, mengingat Ketua Komisi XI DPR RI berasal dari partai yang sama. “Kami yakin, perjuangan ini akan membantu memulihkan ekonomi Surabaya dan Jawa Timur, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai nafas perjuangan Partai Golkar,” pungkasnya.(den)
