KILASJATIM.COM, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur 2027 sebesar Rp 2.730.000 per bulan. Angka tersebut naik Rp 283.119,32 atau sebesar 11,57 persen dibandingkan UMP 2026 yang mencapai Rp 2.446.880,68.
UMP Jawa Timur 2027 mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/757/013/2026 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 yang ditetapkan di Surabaya pada 21 November 2026.
“Kami menetapkan Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 sebesar Rp 2.730.000,00,” ujar Khofifah, Minggu (22/11/2026).
Khofifah menjelaskan, penetapan upah minimum dilakukan dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja, perkembangan ekonomi, serta keberlangsungan kesempatan kerja di Jawa Timur.
Menurut dia, kebijakan pengupahan harus mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan kemampuan dunia usaha agar aktivitas ekonomi serta penyerapan tenaga kerja tetap berjalan.
Dalam penghitungan UMP 2027, pemerintah mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi, di antaranya inflasi sebesar 3,33 persen dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,82 persen.
Selain itu, kebutuhan hidup layak (KHL) juga menjadi salah satu pertimbangan. Berdasarkan estimasi KHL 2026, kebutuhan hidup layak di Jawa Timur mencapai Rp 3.742.675 per bulan.
Dengan UMP 2027 sebesar Rp 2,73 juta, rasio upah minimum terhadap KHL meningkat menjadi 72,94 persen. Sebelumnya, rasio tersebut tercatat sebesar 65,38 persen pada 2026.
“Kenaikan UMP ini kami arahkan untuk menjaga daya beli pekerja agar mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya,” kata Khofifah.
Dia menambahkan, perbandingan upah minimum antarprovinsi tidak cukup hanya dilihat dari nominal. Kondisi ekonomi daerah dan kebutuhan hidup layak juga perlu diperhitungkan.
Sebagai perbandingan, UMP Jawa Timur 2027 berada di kisaran yang berdekatan dengan DI Yogyakarta sebesar Rp 2.725.000. Sementara itu, UMP Jawa Tengah ditetapkan sebesar Rp 2.655.454.
Adapun rasio UMP terhadap KHL di Jawa Barat tercatat 70,62 persen dan Jawa Tengah sebesar 71 persen.
Khofifah menegaskan, peningkatan upah harus berjalan seiring dengan produktivitas perusahaan, kapasitas usaha, dan keberlanjutan lapangan kerja.
Dia juga menjelaskan bahwa penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 dilakukan melalui mekanisme tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jawa Timur memiliki 38 kabupaten/kota dengan karakteristik ekonomi dan ketenagakerjaan yang berbeda.
Jika UMK telah ditetapkan, upah minimum yang berlaku di kabupaten/kota tersebut adalah UMK.
Selain kenaikan upah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mendorong pengendalian inflasi dan menjaga keterjangkauan kebutuhan pokok, transportasi, serta kebutuhan dasar masyarakat.
Khofifah meminta pengusaha mempersiapkan penyesuaian sistem penggajian sebelum ketentuan baru berlaku. Perusahaan juga diminta membangun komunikasi terbuka dengan pekerja untuk menjaga kepastian hak dan hubungan industrial yang kondusif. (Fri)
