BI –  Pemerintah Perkuat Neraca Pangan di Jawa, Antisipasi Dampak El Nino

oleh -52 Dilihat
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Rifki Ismal (Ist/dok)

KILASJATIM. COM, Yogyakarta –Pemerintah pusat dan daerah bersama Bank Indonesia (BI) memperkuat pemetaan produksi, kebutuhan konsumsi, hingga distribusi pangan di wilayah Jawa dengan menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Neraca Pangan Wilayah Jawa Tahun 2026 di Yogyakarta. Pertemuan merumuskan langkah konkret dalam mengantisipasi potensi gangguan pasokan pangan.

Ancaman El Nino menjadi salah satu tantangan yang perlu diantisipasi pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga. Di tengah risiko penurunan produktivitas pertanian akibat perubahan iklim, pemerintah pusat dan daerah bersama Bank Indonesia (BI) memperkuat pemetaan produksi, kebutuhan konsumsi, hingga distribusi pangan di wilayah Jawa.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Rifki Ismal menyampaikan, penguatan neraca pangan dinilai penting agar pemerintah memiliki gambaran lebih akurat mengenai ketersediaan dan kebutuhan komoditas di setiap daerah. Dengan data yang lebih lengkap, potensi surplus maupun defisit pangan dapat diketahui lebih awal sehingga langkah antisipasi bisa dilakukan sebelum berdampak pada harga di tingkat masyarakat.

Langkah tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Penguatan Neraca Pangan Wilayah Jawa Tahun 2026 di Yogyakarta. Pertemuan ini menjadi forum bagi berbagai instansi untuk menyamakan data sekaligus merumuskan langkah konkret dalam mengantisipasi potensi gangguan pasokan pangan.

Penguatan neraca pangan dinilai penting agar pemerintah memiliki gambaran lebih akurat mengenai ketersediaan dan kebutuhan komoditas di setiap daerah. Dengan data yang lebih lengkap, potensi surplus maupun defisit pangan dapat diketahui lebih awal sehingga langkah antisipasi bisa dilakukan sebelum berdampak pada harga di tingkat masyarakat.

“Upaya ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai pergerakan pangan dari daerah produsen menuju wilayah konsumen. Dengan demikian, kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya bertumpu pada pemantauan harga, tetapi juga mempertimbangkan kondisi produksi, stok, dan distribusi, ” ujar Rifki, Jumat (20/11) dalam sambutan di Rapat koordinasi  bersama sejumlah pimpinan dan perwakilan kementerian, lembaga, pemerintah daerah se-Jawa, BPS, serta kalangan akademisi dari Institut Pertanian Bogor (IPB).

Penguatan neraca pangan difokuskan pada tiga aspek utama, yakni akurasi penghitungan produksi, penyempurnaan estimasi kebutuhan konsumsi, serta pencatatan arus perdagangan pangan antarwilayah. Pencatatan tersebut terutama menyasar simpul-simpul perdagangan utama yang selama ini belum seluruhnya terakomodasi dalam data.

Arah penguatan tersebut sejalan dengan hasil kajian neraca pangan yang disusun melalui kolaborasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan IPB.

Asisten Deputi Sistem Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Muhamad Mawardi, mengatakan tata kelola pangan membutuhkan pendekatan terpadu melalui konsep Satu Data, Satu Peta, dan Satu Aksi.

Baca Juga :  Perkuat Ekspansi, Bank INA Buka Cabang Baru di Surabaya

Melalui Satu Data, pemerintah berupaya mengintegrasikan informasi produksi, stok, kebutuhan, perdagangan antarwilayah, hingga harga pangan menggunakan acuan yang selaras.

Sementara itu, Satu Peta diperlukan untuk memetakan sentra produksi, wilayah konsumsi, serta jalur logistik. Informasi tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan Satu Aksi berupa kesepakatan langkah konkret dan penentuan wilayah yang membutuhkan intervensi.

Menurut Mawardi, keterpaduan ketiga pendekatan tersebut diperlukan agar koordinasi antarlembaga lebih efektif, terutama ketika terjadi gangguan pasokan dan distribusi pangan.

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Fauzan Hasan, juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyediakan dan memperbarui data pangan.

Hasil analisis neraca pangan semestinya tidak berhenti sebagai dokumen pemantauan. Data tersebut perlu dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan perencanaan strategis daerah, termasuk penentuan target program dan alokasi anggaran.

Sementara itu, Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, Indra Wijayanto, menjelaskan neraca pangan disusun dalam proyeksi tahunan dengan rincian kebutuhan dan ketersediaan setiap bulan.

Pemetaan tersebut memungkinkan pemerintah mengidentifikasi daerah yang berpotensi mengalami surplus maupun defisit komoditas tertentu. Informasi ini selanjutnya dapat digunakan untuk menentukan langkah stabilisasi pasokan dan harga.

Bapanas juga mendorong pembentukan tim penyusun neraca pangan lintas instansi yang ditetapkan oleh kepala daerah. Selain itu, pemantauan Indeks Perkembangan Harga (IPH) perlu dilakukan lebih terperinci dengan mempertimbangkan besaran kenaikan harga, posisi harga terhadap harga acuan, serta kondisi pasokan dan distribusi.

Pendekatan tersebut diharapkan membuat intervensi pemerintah lebih selektif sehingga bantuan pasokan maupun langkah stabilisasi dapat diarahkan ke daerah yang benar-benar membutuhkan.

Kebutuhan MBG Jadi Perhatian

Selain ancaman perubahan iklim, meningkatnya kebutuhan pangan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi perhatian dalam penguatan neraca pangan di Jawa.

Inspektur Utama Badan Gizi Nasional (BGN), Gustanty Dian Fitrilia, menyampaikan bahwa wilayah Jawa memiliki 16.516 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan total 35,19 juta penerima manfaat. Besarnya jumlah penerima manfaat tersebut membuat kebutuhan bahan pangan untuk program MBG perlu diperhitungkan secara cermat dalam perencanaan pasokan dan distribusi.

BGN telah menyusun estimasi kebutuhan pangan berdasarkan data harian SPPG melalui Sistem Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN). Ke depan, lembaga tersebut mengusulkan integrasi data dan pengembangan sistem peringatan dini atau early warning system untuk meningkatkan akurasi proyeksi kebutuhan pangan.

Dengan perencanaan yang lebih terukur, kebutuhan program pemerintah diharapkan dapat terpenuhi tanpa mengabaikan ketersediaan pangan bagi masyarakat secara umum.

Baca Juga :  PHRI Kota Batu Catat Okupansi di Libur Hari Raya Waisak Hanya 60%

Dalam rapat tersebut, pemerintah provinsi se-Jawa juga menyampaikan sejumlah kendala dalam penerapan neraca pangan.

Di antaranya keterbatasan pencatatan perdagangan antarwilayah, terutama melalui jalur darat, perbedaan sumber dan metodologi data, serta belum optimalnya estimasi kebutuhan pangan untuk mendukung program MBG.

Salah satu persoalan yang perlu dibenahi adalah belum lengkapnya informasi mengenai pergerakan komoditas pangan antardaerah. Padahal, data tersebut penting untuk mengetahui daerah yang memiliki kelebihan pasokan dan wilayah yang membutuhkan tambahan pasokan.

Mengatasi persoalan itu, BPS mendorong penyempurnaan proses bisnis pendataan Perdagangan Antarwilayah (PAW), antara lain melalui perluasan cakupan survei dan integrasi data administratif lintas instansi.

Upaya digitalisasi juga didukung pengembangan basis data perdagangan antarwilayah oleh Kementerian Perhubungan melalui E-Manifest SUMBA dan Kementerian Perdagangan melalui INATRADE-OSS. Kedua sistem tersebut diharapkan dapat memperkuat pencatatan pergerakan barang dan pelaporan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Kementerian Pertanian turut menyoroti perlunya penyempurnaan metodologi penghitungan stok pangan di tingkat provinsi dengan memperhitungkan perdagangan antarwilayah di dalam provinsi.

Dalma hal ini  Departemen Regional Bank Indonesia mendorong optimalisasi neraca pangan sebagai dasar kerja sama antardaerah (KAD), terutama untuk mengantisipasi risiko inflasi pangan. Pemanfaatan dashboard inflasi regional juga diharapkan dapat mendukung pemantauan kondisi pangan secara lebih terintegrasi.

Dari rapat koordinasi tersebut, disepakati lima arah penguatan neraca pangan di wilayah Jawa. Pertama, mengoptimalkan pemanfaatan neraca pangan sebagai sistem peringatan dini untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga. Kedua, memperkuat kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola data melalui pembentukan tim penyusun neraca pangan di setiap daerah.

Ketiga, melakukan evaluasi, digitalisasi, dan integrasi data secara bertahap agar pertukaran serta pemutakhiran informasi antarinstansi dapat berjalan lebih baik. Keempat, menyempurnakan metodologi pengumpulan dan penyusunan data, termasuk menyepakati referensi bersama serta mekanisme rekonsiliasi apabila ditemukan perbedaan data.

Kelima, memperluas pencatatan statistik baru, khususnya arus masuk dan keluar komoditas pangan strategis pada simpul perdagangan utama. Langkah ini akan didukung penguatan kodifikasi pasar daerah yang dikoordinasikan di tingkat nasional.

Melalui berbagai langkah tersebut, neraca pangan diharapkan tidak hanya menjadi instrumen pencatatan, tetapi juga menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat.

Di tengah ancaman gangguan produksi akibat perubahan iklim serta meningkatnya kebutuhan pangan untuk berbagai program pemerintah, ketersediaan data yang akurat menjadi salah satu kunci menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan. (nov)