Sah! DPR Setujui RUU Perampasan Aset

oleh -29 Dilihat
Oleh
Redaksi
Reporter
Foto: Istimewa/dok

KILASJATIM.COM, Jakarta – DPR RI menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Persetujuan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebelum mengetuk palu persetujuan, Puan meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap RUU tersebut.

“Apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan.

Pengesahan ini mengakhiri proses pembahasan RUU Perampasan Aset yang telah bergulir selama 18 tahun di DPR.

Sebelumnya, pembicaraan tingkat I RUU tersebut rampung dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama pemerintah pada Rabu (18/11). Komisi III kemudian menyepakati RUU itu dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan akhir.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, panitia kerja telah membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM). Rinciannya, 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

Sejak September 2025, Komisi III juga telah menggelar 87 kali rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU). Forum tersebut melibatkan masyarakat, pakar, serta berbagai organisasi untuk menyerap masukan.

Habiburokhman menyebut terdapat sejumlah poin penting dalam RUU tersebut. Salah satunya, pengaturan perampasan aset terkait tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan teknologi informasi dan berdampak luas terhadap masyarakat.

Dia mencontohkan kasus investasi bodong dan perdagangan saham bodong yang menimbulkan banyak korban.

“Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan,” ujarnya.

Baca Juga :  Menparekraf Sebut Banyuwangi Jadi Model Pengembangan Pariwisata Daerah di Indonesia

RUU itu juga menegaskan bahwa perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku. Pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya tetap dapat dikenai hukuman sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk pidana mati.

Selain itu, RUU mengatur pengelolaan aset terkait tindak pidana oleh badan yang memiliki kompetensi. Pengelolaan tersebut mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

Pengelolaan aset itu ditujukan agar prosesnya berjalan secara profesional dan akuntabel. (cit)