KILASJATIM.COM, Surabaya – Mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur, Nurkholis, tetap menerima 50 persen gaji meski telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pungutan liar (pungli) perizinan. Pemprov Jatim juga memastikan tetap memberikan pendampingan hukum.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Indah Wahyuni membenarkan hak kepegawaian Nurkholis tersebut.
“Iya, tetap masih dapat, tapi hanya 50 persennya,” ujar Indah dalam keterangannya, yang dikutip, Kamis (19/11/2026)
Indah menegaskan Pemprov Jatim tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah. Karena itu, pendampingan hukum tetap diberikan selama proses perkara berlangsung.
Sementara itu, posisi Nurkholis sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jatim untuk sementara digantikan Kepala Dinas Kehutanan Jatim, Djumadi. Ia ditunjuk merangkap jabatan sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala DLH setelah Nurkholis ditahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim.
Indah berharap pengisian jabatan definitif bisa dilakukan sebelum Desember 2026.
Kejati Jatim menetapkan Nurkholis sebagai tersangka pada Senin (16/11/2026). Ia diduga menyalahgunakan kewenangan saat menjabat Kepala Dinas ESDM Jatim periode 2021-2024 dengan memerintahkan bawahannya meminta uang kepada pemohon izin di luar ketentuan.
Dalam perkara tersebut, Nurkholis diduga menerima uang Rp 687,5 juta. Rinciannya, Rp 552,5 juta berasal dari Bidang Pertambangan dan Rp 135 juta dari Bidang Geologi dan Air Tanah.
Nurkholis langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan. Masa penahanannya berlangsung selama 20 hari, terhitung 16 November hingga 5 Desember 2026.
Kejati Jatim juga telah menyita uang tunai Rp 615 juta dan emas batangan seberat 50 gram dari Nurkholis. Penyitaan dilakukan berdasarkan sejumlah surat perintah penyitaan yang diterbitkan pada April dan Agustus 2026.
Kasus ini merupakan bagian dari dugaan praktik pungli perizinan di lingkungan Dinas ESDM Jatim. Sebelumnya, empat orang telah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka. (cit)
