KILASJATIM.COM, Bondowoso – Persoalan infrastruktur masih menjadi salah satu aspirasi utama masyarakat dalam kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten Bondowoso Masa Sidang I Tahun 2026/2027 yang dilaksanakan di Desa Mandiro, Kecamatan Tegalampel.
Anggota Fraksi Golkar Komisi II DPRD Kabupaten Bondowoso, Lany Sonia Wulandari, S.P., turun langsung menemui konstituennya untuk menyerap berbagai masukan, keluhan, serta kebutuhan masyarakat yang diharapkan bisa menjadi perhatian dalam pembangunan daerah.
Dalam pertemuan tersebut, mayoritas aspirasi yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur, baik pembangunan maupun perbaikan fasilitas umum.
Selain itu, persoalan ketersediaan air bersih juga menjadi perhatian. Salah seorang konstituen menyampaikan usulan pengeboran air karena wilayahnya kerap mengalami kesulitan mendapatkan air ketika musim kemarau tiba.
Lany Sonia Wulandari mengatakan, berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat menjadi catatan penting baginya sebagai wakil rakyat, terutama menyangkut kebutuhan dasar yang langsung dirasakan warga.
“Dalam kegiatan reses ini, kami menerima berbagai aspirasi masyarakat. Rata-rata yang disampaikan berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur, mulai dari pembangunan maupun perbaikan fasilitas umum. Selain itu, ada juga masyarakat yang mengusulkan pengeboran air karena setiap musim kemarau mengalami kesulitan mendapatkan air bersih,” ungkap Lany.
Menurutnya, seluruh masukan tersebut perlu mendapat perhatian karena pembangunan daerah harus berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat.
“Harapan kami, aspirasi masyarakat ini bisa mendapatkan perhatian dan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan ke depan. Sebab, tujuan utama reses adalah mendengarkan langsung kebutuhan masyarakat agar program pembangunan benar-benar menyentuh apa yang dibutuhkan warga,” tambahnya.
Melalui kegiatan reses tersebut, Lany berharap komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat terus terjalin dengan baik. Dengan demikian, berbagai persoalan yang dihadapi warga dapat disampaikan secara langsung dan diperjuangkan melalui mekanisme serta kewenangan DPRD.(wan)
