KILASJATIM.COM, Surabaya – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur mencatat kinerja sektor jasa keuangan di Jawa Timur tetap menunjukkan pertumbuhan dan ketahanan hingga September 2026. Di tengah dinamika perekonomian, penyaluran kredit perbankan tumbuh 4,74% (year-on-year/yoy) menjadi Rp649,95 triliun, sementara penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) meningkat 6,24% menjadi Rp874,68 triliun.
Dibalik perkembangan tersebut, meningkatnya ancaman penipuan keuangan digital menjadi perhatian serius, seiring tercatatnya 99.347 laporan penipuan (scam) asal Jawa Timur melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC).
Plt. Kepala OJK Provinsi Jawa Timur, Horas V. M. Tarihoran, menyampaikan, selama periode 22 November 2024 hingga 30 September 2026. Jumlah tersebut menempatkan Jatim di posisi ketiga provinsi dengan laporan terbanyak secara nasional.
Jatim hanya berada di bawah Jawa Barat dan DKI Jakarta. Angka ini menjadi alarm bagi masyarakat di tengah semakin maraknya transaksi belanja daring, layanan keuangan digital, hingga tawaran investasi melalui internet.
“Laporan terbanyak di Jatim berasal dari Surabaya, Sidoarjo, dan Kota Malang. Modus yang paling banyak dilaporkan pun dekat dengan aktivitas sehari-hari masyarakat. Mulai dari penipuan belanja atau jual beli daring, panggilan palsu yang mengatasnamakan pihak lain, hingga penawaran investasi, ” ujar Horas dalam kegiatan Media Briefing KSSK Jawa Timur Triwulan IV Tahun 2026 yang diselenggarakan bersama Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Kementerian Keuangan di Surabaya, Rabu (11/11).
Menurut Horas, kemudahan dan percepatan akses digitalisasi keuangan wajib diimbangi dengan perisai perlindungan konsumen yang kokoh agar tidak mengorbankan keamanan masyarakat.
“Kami tidak ingin masyarakat semakin mudah mengakses layanan keuangan, tetapi justru semakin rentan menjadi korban kejahatan keuangan. Tidak boleh ada ruang bagi praktik keuangan ilegal dan penipuan yang merugikan masyarakat,” ujarnya.
Secara nasional, Satgas PASTI menghentikan 1.222 entitas ilegal, terdiri atas 951 pinjaman daring ilegal, 242 penawaran investasi ilegal, 27 gadai swasta ilegal, dan dua aktivitas ilegal lainnya. OJK bersama anggota Satgas PASTI, perbankan, dan penyelenggara sistem pembayaran terus mengoptimalkan IASC untuk mempercepat penelusuran dan pemblokiran rekening.
Masyarakat diimbau segera melaporkan penipuan melalui kanal resmi IASC. Perluasan Akses Keuangan Diiringi Penguatan Pelindungan Konsumen untuk meningkatkan literasi dan inklusi, OJK bersama pemangku kepentingan mengoptimalkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Horas menegaskan, pertumbuhan sektor jasa keuangan harus memberikan manfaat nyata bagi perekonomian dan masyarakat, serta diiringi penguatan integritas industri dan pelindungan konsumen.
“Pertumbuhan sektor jasa keuangan tidak boleh hanya diukur dari besarnya angka kredit, aset, maupun transaksi. Pertumbuhan harus menggerakkan sektor produktif, memperluas akses pembiayaan, menciptakan kesejahteraan, dan memberikan rasa aman. Kami tidak ingin masyarakat semakin mudah mengakses layanan keuangan, tetapi justru semakin rentan menjadi korban kejahatan keuangan. Tidak boleh ada ruang bagi praktik keuangan ilegal dan penipuan yang merugikan masyarakat,” tegas Horas.
Secara nasional, Satgas PASTI menghentikan 1.222 entitas ilegal, terdiri atas 951 pinjaman daring ilegal, 242 penawaran investasi ilegal, 27 gadai swasta ilegal, dan dua aktivitas ilegal lainnya. OJK bersama anggota Satgas PASTI, perbankan, dan penyelenggara sistem pembayaran terus mengoptimalkan IASC untuk mempercepat penelusuran dan pemblokiran rekening.
Masyarakat diimbau segera melaporkan penipuan melalui kanal resmi IASC. Perluasan Akses Keuangan Diiringi Penguatan Pelindungan Konsumen untuk meningkatkan literasi dan inklusi, OJK bersama pemangku kepentingan mengoptimalkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Horas menambahkan, sinergi antarlembaga dan dukungan media penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
“Kami ingin memastikan sektor jasa keuangan tidak hanya tumbuh besar, tetapi juga sehat, berintegritas, inklusif, dan mampu melindungi masyarakat. Kepercayaan publik adalah fondasi utama industri jasa keuangan. Karena itu, sinergi dan kolaborasi harus menghasilkan tindakan nyata, bukan sekadar komitmen,” tutup Horas. (nov)
